Menteri Susi Pangkas Wewenang Pemda Kelola Kawasan Pesisir

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengembalikan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengelola kawasan perairan dengan zonasi 0 sampai 12 mil. Wacana ini digulirkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan UU Otonomi Daerah.

"Dalam waktu dekat kami akan merevisi UU Pengelolaan Pesisir agar sejalan dengan UU Otonomi Daerah. Soalnya saat ini kami masih mengacu dengan dua aturan dalam pembagian kewenangan," ujar Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Senin (16/2).

Jika mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemprov hanya berwenang mengelola kawasan perairan laut dengan zona 4 sampai 12 mil. Sementara wilayah perairan dengan zona 0-4 mil saat ini menjadi kewenangan Bupati.

Lantaran dinilai berseberangan aturan Otonomi Daerah, pemerintah pun tengah menyusun draf perubahan atas UU Pesisir. "Sekarang sedang dikaji. Nantinya kewenangan akan ditarik ke pusat (pemerintah provinsi)," tutur Sjarief.

Kawasan Konservasi

Selain merevisi UU Pesisir, Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti tersebut juga berencana memberlakukan kawasan konservasi dengan luas zonasi 0 sampai 4 mil dari bibir pantai. Pemberlakuan kawasan konservasi sendiri ditujukan untuk meminimalisir kegiatan eksploitasi dan menjaga ekosistem perikanan.

Pilihan Redaksi Menteri Susi Larang Aktivitas Tambang di Pesisir Pantai Wacana Zonasi Laut Menteri Susi Picu Kritik Industri Migas Larangan Aktivitas Migas di Wilayah Pantai Tak Berlaku Surut

"Nantinya nelayan yang menangkap ikan di zona 0 sampai 4 hanya diperbolehkan menggunakan pancing. Karena zona ini tempat nursery dan pemijahan ikan," pungkasnya. (gen)