JK Prioritaskan Perusahaan Indonesia Garap Listrik 35 Ribu MW
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Kamis, 12 Mar 2015 11:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah akan memprioritaskan perusahaan listrik swasta nasional untuk terlibat dalam program pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW). Penegasan ini dilakukan demi memberi kesempatan independent power producer (IPP) nasional itu untuk bersinergi dengan PT PLN (Persero) di dalam membangunan pembangkit listrik.
"Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya terbuka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," kata JK di Jakarta, Kamis (12/3).
Pengusaha asal Makassar ini mengungkapkan, adanya kesempatan untuk perusahaan swasta nasional dan asing di dalam program 35 ribu MW tak lepas dari kian meningkatnya angka kebutuhan listrik dalam beberapa waktu ke depan. JK memperkirakan, angka kebutuhan listrik nasional pada 2025 meningkat dua kali lipat, atau mencapai 100 ribu MW ketimbang ketersediaan pasokan listrik tahun ini yang baru mencapai angka 50 ribu MW.
"10 tahun lalu kebutuhan listrik kita hanya 25 Gigawatt (GW). Karena pertumbuhan ekonomi berkembang, maka (kebutuhan) listrik juga akan meningkat. Makanya kita harus mendorong (pasokan) listrik," ujar JK.
Sementara Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Jaya Pahlawan mengatakan guna merealisasikan program pembangkit 35 ribu MW, pihaknya akan mendorong para pelaku usaha ketenagalistrikan swasta untuk lebih seksama dalam menggunakan teknologi pembangkit. Dari yang sudah-sudah, Harry bilang penggunaan teknologi pembangkit merupakan salah satu masalah utama selain pembebasan lahan, perizinan, dan ketersediaan pasokan batubara, gas, dan bahan bakar minyak (BBM).
"Krisis di sisi pembangkitan dan pendistribusian listrik itu sudah ada di depan mata yakni 2019. Untuk itu MKI akan mendorong agar pembangkit yang akan dibangun dalam program 35 ribu MW harus yang menggunakan energi ramah lingkungan dan memakai teknologi yang efisien," tuturnya. (gen)
"Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya terbuka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," kata JK di Jakarta, Kamis (12/3).
Pengusaha asal Makassar ini mengungkapkan, adanya kesempatan untuk perusahaan swasta nasional dan asing di dalam program 35 ribu MW tak lepas dari kian meningkatnya angka kebutuhan listrik dalam beberapa waktu ke depan. JK memperkirakan, angka kebutuhan listrik nasional pada 2025 meningkat dua kali lipat, atau mencapai 100 ribu MW ketimbang ketersediaan pasokan listrik tahun ini yang baru mencapai angka 50 ribu MW.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Jaya Pahlawan mengatakan guna merealisasikan program pembangkit 35 ribu MW, pihaknya akan mendorong para pelaku usaha ketenagalistrikan swasta untuk lebih seksama dalam menggunakan teknologi pembangkit. Dari yang sudah-sudah, Harry bilang penggunaan teknologi pembangkit merupakan salah satu masalah utama selain pembebasan lahan, perizinan, dan ketersediaan pasokan batubara, gas, dan bahan bakar minyak (BBM).
"Krisis di sisi pembangkitan dan pendistribusian listrik itu sudah ada di depan mata yakni 2019. Untuk itu MKI akan mendorong agar pembangkit yang akan dibangun dalam program 35 ribu MW harus yang menggunakan energi ramah lingkungan dan memakai teknologi yang efisien," tuturnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK