Menteri Sofyan Anggap Wajar Komisaris BUMN dari Parpol

Fenomena dipilihnya anggota maupun simpatisan partai politik (parpol) menjadi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan respon tersendiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil. Sofyan yang juga mantan menteri BUMN menilai, hal yang lumrah jika anggota parpol masuk ke dalam jajaran top level management.

"Semua warga negara punya hak untuk memegang jabatan publik atau institusi, yang penting kompetensinya," ujar Sofyan saat ditemui di kantornya, Kamis (19/3) malam.

Sofyan mengungkapkan, untuk mengampu jabatan tinggi di perusahaan pelat merah dibutuhkan pengetahuan yang luas di segala aspek, dengan menguasai sektor yang ia khususkan. Pasalnya, ia bilang, ketika memimpin dan mengawasi BUMN seseorang akan menghadapi persoalan yang bukan saja berasal dari internal perusahaan, melainkan juga permasalahan eksternal.

Untuk itu dibutuhkan kapabilitas seseorang yang  mumpuni. "BUMN itu kan banyak sekali dimensinya. Ada dimensi politik, dimensi hukum, dimensi regulasi. Jadi kompetensi orang beda-beda, dan ini hal yang umum," katanya.

Harus Mundur

Akan tetapi, tegas Sofyan, sudah seharusnya orang parpol yang telah didapuk menjadi pejabat BUMN harus mengundurkan diri dari jabatannya dan terbebas dari kepentingan politik. Ini berangkat dari pengalamannya saat ditunjuk menjadi Menteri BUMN.

"Yang tidak boleh itu orang parpol yang aktif. Tapi kalau sudah mundurkan diri dari parpol tidak masalah," kata Sofyan.

Pilihan Redaksi BUMN Watch Tak Persoalkan Penempatan Komisaris dari Parpol OJK Tak Larang Komisaris Berlatar Belakang Parpol Menteri Rini: Komisaris BUMN harus mundur dari Parpol

Sebagai informasi, beberapa hari terakhir ini terdapat sejumlah BUMN besar yang melakukan perombakan dewan komisaris. Yang menarik, tak sedikit dari jajaran baru BUMN diisi oleh Tim Relawan pemenangan Jokowi-JK saat pemilu lalu. Selain itu, banyak pula politisi dari parpol pemenang pemilu yang saat ini berkuasa.