Menteri Sofyan Anggap Wajar Komisaris BUMN dari Parpol

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Jumat, 20/03/2015 05:29 WIB
Menteri Sofyan Anggap Wajar Komisaris BUMN dari Parpol Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia --
Fenomena dipilihnya anggota maupun simpatisan partai politik (parpol) menjadi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan respon tersendiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil. Sofyan yang juga mantan menteri BUMN menilai, hal yang lumrah jika anggota parpol masuk ke dalam jajaran top level management.

"Semua warga negara punya hak untuk memegang jabatan publik atau institusi, yang penting kompetensinya," ujar Sofyan saat ditemui di kantornya, Kamis (19/3) malam.

Sofyan mengungkapkan, untuk mengampu jabatan tinggi di perusahaan pelat merah dibutuhkan pengetahuan yang luas di segala aspek, dengan menguasai sektor yang ia khususkan. Pasalnya, ia bilang, ketika memimpin dan mengawasi BUMN seseorang akan menghadapi persoalan yang bukan saja berasal dari internal perusahaan, melainkan juga permasalahan eksternal.

Untuk itu dibutuhkan kapabilitas seseorang yang  mumpuni. "BUMN itu kan banyak sekali dimensinya. Ada dimensi politik, dimensi hukum, dimensi regulasi. Jadi kompetensi orang beda-beda, dan ini hal yang umum," katanya.


Harus Mundur
 
Akan tetapi, tegas Sofyan, sudah seharusnya orang parpol yang telah didapuk menjadi pejabat BUMN harus mengundurkan diri dari jabatannya dan terbebas dari kepentingan politik. Ini berangkat dari pengalamannya saat ditunjuk menjadi Menteri BUMN.

"Yang tidak boleh itu orang parpol yang aktif. Tapi kalau sudah mundurkan diri dari parpol tidak masalah," kata Sofyan.

Sebagai informasi, beberapa hari terakhir ini terdapat sejumlah BUMN besar yang melakukan perombakan dewan komisaris. Yang menarik, tak sedikit dari jajaran baru BUMN diisi oleh Tim Relawan pemenangan Jokowi-JK saat pemilu lalu. Selain itu, banyak pula politisi dari parpol pemenang pemilu yang saat ini berkuasa.

Satu diantaranya, Alexander Sonny Keraf yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pasca putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan, kemarin. Sebelumnya, Sonny merupakan anggota Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup di era Presiden Abdurahman Wahid. 

Sementara itu ada pula nama Jeffry Wurangian yang dipilih sebagai komisaris BRI dan merupakan mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut). Dari informasi yang dikumpulkan, Jeffry pernah merupakan Calon Legislatif anggota DPR dari Partai Nasdem.

Lalu ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Cahaya sebelumnya dikenal sebagai relawan yang bergabung dengan Tim Transisi Jokowi-JK.
(dim/dim)