BUMN Watch Tak Persoalkan Penempatan Komisaris dari Parpol
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Kamis, 19 Mar 2015 16:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pengawas kinerja Badan Usaha Milik Negara, BUMN Watch menyatakan penunjukan komisaris perusahaan pelat merah yang berasal dari partai politik tertentu tidak menjadi masalah besar karena kewenangannya yang terbatas.
Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan jabatan komisaris berfungsi hanya menjadi pengawas. Yang penting dia bisa mengerti permasalahan perusahaan yang dihadapi, meski komisaris tersebut tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan lini usaha perseroan.
“Kalau tidak mengerti ya paling tidur saja waktu rapat. Sejauh ini komisaris adalah jabatan kehormatan yang ditunjuk oleh pemegang saham. Siapapun bisa menjadi komisaris,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (19/3).
Naldy mengungkapkan, dulu pada zaman pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, juga banyak penunjukan komisaris BUMN yang berasal dari lingkarannya. Antara lain terdapat dari partai, keluarga dan militer.
“Tapi itu kan hanya musiman. Ini sudah biasa. Tidak masalah asal mereka mau belajar. Tidak ada masalah karena komisaris tugasnya hanya mengawasi. Wewenangnya tidak besar, tidak seperti direksi yang bisa langsung mengeksekusi,” jelasnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari ini terdapat perombakan jajaran direksi dan komisaris BUMN, di antaranya PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan yang terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Beberapa anggota dan petinggi partai yang berkuasa saat ini, PDI Perjuangan, tersebut diketahui masuk dalam jajaran komisaris di sebagian BUMN tersebut.
Dalam jajaran komisaris BNI, muncul nama Pataniari Siahaan yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Pataniari merupakan pakar hukum dan kader PDI Perjuangan. Lahir di Balige, Sumatera Utara, 30 Juli 1946.
Pataniari adalah anggota Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2004 dan 2004-2009. Dia juga terlibat dalam panitia Amandemen UUD 1945. Hingga saat ini, Pataniari juga tercatat sebagai salah satu pengajar hukum Universitas Trisakti.
Sementara itu, pemerintah melalui Bank Mandiri menunjuk Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menduduki jabatan sebagai komisaris. Cahaya sebelumnya adalah calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2009 dari Partai PDI-P untuk daerah pemilihan Kalteng.
Cahaya adalah tamatan Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang juga tercatat aktif di universitas tersebut sebagai Kepala UPT Multimedia (2007-sekarang). Cahaya juga merupakan pendiri PT Radio MS TRI 104,2 dan seorang konsultan.
Terakhir, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI memutuskan Fungsionaris DPP PDI Perjuangan menjadi salah satu komisaris bank dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia tersebut.
Sonny diketahui bergabung dengan PDI Perjuangan sejak 1999. Di partai tersebut dia pernah menjadi Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan 1999-2000. Selain itu pernah menjadi Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatuhan Pusat PDI Perjuangan sejak 2001. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004-2009.
Dia juga dikenal sebagai mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada 1999-2001 dan anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019. Dari sisi akademis, Sonny meraih gelar sarjana pada tahun 1988 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia pada tahun 1995. (gir/gir)
Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan jabatan komisaris berfungsi hanya menjadi pengawas. Yang penting dia bisa mengerti permasalahan perusahaan yang dihadapi, meski komisaris tersebut tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan lini usaha perseroan.
“Kalau tidak mengerti ya paling tidur saja waktu rapat. Sejauh ini komisaris adalah jabatan kehormatan yang ditunjuk oleh pemegang saham. Siapapun bisa menjadi komisaris,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tapi itu kan hanya musiman. Ini sudah biasa. Tidak masalah asal mereka mau belajar. Tidak ada masalah karena komisaris tugasnya hanya mengawasi. Wewenangnya tidak besar, tidak seperti direksi yang bisa langsung mengeksekusi,” jelasnya.
Pataniari adalah anggota Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2004 dan 2004-2009. Dia juga terlibat dalam panitia Amandemen UUD 1945. Hingga saat ini, Pataniari juga tercatat sebagai salah satu pengajar hukum Universitas Trisakti.
Sementara itu, pemerintah melalui Bank Mandiri menunjuk Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menduduki jabatan sebagai komisaris. Cahaya sebelumnya adalah calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2009 dari Partai PDI-P untuk daerah pemilihan Kalteng.
Cahaya adalah tamatan Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang juga tercatat aktif di universitas tersebut sebagai Kepala UPT Multimedia (2007-sekarang). Cahaya juga merupakan pendiri PT Radio MS TRI 104,2 dan seorang konsultan.
Terakhir, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI memutuskan Fungsionaris DPP PDI Perjuangan menjadi salah satu komisaris bank dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia tersebut.
Sonny diketahui bergabung dengan PDI Perjuangan sejak 1999. Di partai tersebut dia pernah menjadi Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan 1999-2000. Selain itu pernah menjadi Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatuhan Pusat PDI Perjuangan sejak 2001. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004-2009.
Dia juga dikenal sebagai mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada 1999-2001 dan anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019. Dari sisi akademis, Sonny meraih gelar sarjana pada tahun 1988 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia pada tahun 1995. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK