Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah akan mengganti seluruh uang yang dikeluarkan oleh Japan for International Corporation Agency (JICA) untuk melakukan studi kelayakan rencana proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, yang akhirnya dibatalkan pemerintah kemarin.
JICA diketahui merupakan calon investor yang paling serius menggarap proyek tersebut dengan telah menyelesaikan studi kelayakan sebelum akhirnya memutuskan mundur dari proyek tersebut karena menilai terlalu banyak kepentingan di Cilamaya.
"Dana (studi kelayakan) kecil, ditanggung (pemerintah) karena
kan milik pamerintah," Kata JK usai menghadiri pelantikan pengurus HIPMI di Jakarta, Kamis malam (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, JK tidak merinci secara detail jumlah dana tanggungan. Dia hanya menjelaskan kerugian akan lebih besar diterima oleh pemerintah kelak jika proyek yang dirasa membahayakan ini tetap dilanjutkan.
Sebelumnya, JK membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Menurutnya, perairan dekat Karawang penuh dengan fasilitas produksi dan pengolahan minyak dan gas (migas). Salah satunya adalah wilayah kerja Pertamina Offshore North West Java (ONWJ) milik PT Pertamina (Persero). JK menyebut di lokasi itu sudah ada rig, anjungan, pipa, dan fasilitas migas lainnya yang sudah beroperasi.
Dalam perhitungan JICA, jika proyek Cilamaya jadi dilanjutkan maka akan menghabiskan investasi sekitar Rp 34,5 triliun.
(gen)