Jakarta, CNN Indonesia -- Satu hari sebelum Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk membatalkan proyek Pelabuhan Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akhirnya menjelaskan alasan calon investor Jepang membatalkan minatnya untuk membangun pelabuhan tersebut.
Menurut Franky, dirinya sempat menyinggung kelanjutan investasi Cilamaya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Jepang pekan lalu. Namun menurutnya, Japan for International Corporation Agency (JICA) sebagai calon investor mengatakan belum tertarik mengingat masih adanya konflik kepentingan antar instansi pemerintah di dalam proyek tersebut.
"Investasi Cilamaya pun juga bukan syarat mutlak bagi investor Jepang dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi kami akui memang ada pembicaraan, posisi kami disini sedang menunggu kepastian 150 hektare sawah, pipa gas, dan terkait Pertamina," ujar Franky di Gedung BKPM, Kamis kemarin (1/4)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indroyono Soesilo mengaku pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk meyakinkan JICA melanjutkan komitmen investasinya di pelabuhan. Terlebih, JK telah memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan pelabuhan dari Karawang ke Subang atau Indramayu demi menghentikan tarik ulur kepentingan antara Kementerian Perhubungan dan Perindustrian dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).
"Kesempatan investasi-investasi ini masih terbuka lebar, dan pastinya kami memrioritaskan investor yang kemarin batal menjalankan proyek di Cilamaya untuk proyek pelabuhan ini," ujar Indroyono.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, JICA pada awalnya ingin menggarap pelabuhan Cilamaya dengan nilai invetasi mencapai Rp 34,5 triliun rupiah. Namun, pada bulan Januari lalu Japan International Bank for Coorporation (JIBC) menyatakan bahwa Jepang sudah tidak tertarik lagi dengan pelabuhan yang terletak di Karawang tersebut, bersamaan dengan pembatalan proyek Kereta Cepat sepanjang 70 kilometer.
"Meskipun kami memrioritaskan investor yang tersebut, tapi kesempatan investasi terbuka lebar. Kami harapkan cepat dapat karena kami inginkan feasibility study (FS) dilakukan tahun ini karena pada tahun 2020 harus sudah beroperasi," ujarnya.
Selain itu, Indroyono mengatakan bahwa nilai investasi di lokasi pelabuhan baru bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibanding nilai investasi yang berada di Cilamaya mengingat anggarannya pun juga ikut berubah. Namun sayangnya, Indroyono belum bisa membeberkan nilai investasinya mengingat belum ditentukan lokasi penggantinya.
"Akan dikaji lagi semuanya, tak hanya nilai investasi, tapi juga luas lahan akan kita kaji. Yang penting bisa menampung 5 juta TEUs dan punya koridor 10 kilometer agar navigasi bisa lewat," tambahnya.
(gen)