BPH Migas Dihapus, KPPU Tolak Pertamina Jadi Regulator Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah untuk tidak mengembalikan fungsi regulator industri hilir minyak dan gas bumi (migas) kepada PT Pertamina (Persero) apabila hendak menghapus Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2002 Tahun 2001 tentang Migas.

Anggota Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf berpendapat, langkah tersebut hanya akan membuat kebijakan pemisahan Pertamina sebagai operator sekaligus regulator yang telah dilakukan pemerintah terdahulu menjadi sia-sia. Hal tersebut menurutnya juga membahayakan kompetisi sehat antar badan usaha hilir migas nasional.

“Desain awal pemisahan itu dibuat supaya tidak ada conflict of interest di Pertamina sebagai regulator maupun operator. Jadi UU Migas memisahkan itu, dan saya nilai apa yang sudah ada sekarang sudah baik,” kata Syarkawi ketika dihubungi, Selasa (7/4).

Menurut Anggota Komisioner KPPU termuda tersebut, jika pemerintah mengembalikan lagi fungsi regulator kepada Pertamina maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi merugikan badan usaha lainnya.

“Seharusnya tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Pak Faisal Basri bisa mencegah hal ini. Karena yang seharusnya diatur oleh pemerintah di sektor hilir adalah memperketat penggunaan infrastruktur pipa gas yang dimiliki PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertagas oleh para broker,” katanya.

Menurut Syarkawi, akan lebih elegan jika pemerintah menarik fungsi regulator industri hilir migas kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ketimbang menyerahkannya lagi ke Pertamina.

“Bayangkan kalau perusahaan seperti Total, Shell dan yang lainnya diminta bersaing dengan Pertamina sebagai regulator. Kalau kompetisinya ditutup, hal itu akan membuat industri tidak berkembang,” katanya. (gen)