Mengintip Enam Poin Proposal Pertamina untuk Blok Mahakam

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Rabu, 15 Apr 2015 19:03 WIB
Manajemen PT Pertamina (Persero) telah mengajukan proposal pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam kepada Kementerian ESDM.
Seorang pekerja mengalihkan aliran minyak dan gas melalui pipa yang terpasang di platform Central Processing Area (CPA) Lapangan Handil PT Total E&P Indonesia, di kawasan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Kamis (13/11). Lapangan Handil beroperasi sejak tahun 1975 dan hingga kini telah berproduksi 900 juta barel. (ANTARA FOTO/Hermanus Prihatna)
Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Pertamina (Persero) telah merampungkan proposal rencana pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang sudah diajukan ke pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk mendapat persetujuan.

Dari pembicaraan dengan CNN Indonesia, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan setidaknya ada enam pokok usulan yang diajukan Pertamina sebelum mengambil alih pengelolaan Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Enam usulan tersebut adalah:

Pertama

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perusahaan migas pelat merah itu mengusulkan agar kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam dilakukan mulai 1 Januari 2018 dengan operator baru dalam hal ini Pertamina. Pengalihan tersebut akan dilakukan manajemen Pertamina dengan memberikan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang lebih baik dari operator sebelumnya.

Kedua

Pemerintah memberikan 100 persen hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Mahakam kepada Pertamina yang kemudian dapat dilakukan kerjasama termasuk dengan operator saat ini yakni Total dan Inpex.

Dengan kata lain, apabila Total atau Inpex masih berminat untuk memiliki PI blok yang diprediksi masih menyimpan cadangan gas sebesar 4 triliun kaki kubik (TCF) itu kedua perusahaan harus melakukan skema business to business.

“Bisa berupa akuisi PI atau mekanisme swap dengan blok yang dikelola dua perusahaan itu di luar Indonesia,” ujar Syamsu ketika dihubungi, Rabu (15/4).

Ketiga

Masa transisi pengelolaan blok Mahakam oleh Pertamina dimulai sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu, Syamsu mengatakan Direktorat Hulu Pertamina tengah fokus mempersiapkan proses transisi agar produksi tidak terganggu.

Keempat

Pertamina meminta dukungan pemerintah agar Total dan Inpex menyelesaikan kewajiban hingga habisnya masa kontrak pada 31 Desember 2017.

Syamsu menyebut kewajiban-kewajiban itu meliputi penyelesaian rencana pengembangan wilayah kerja atau plan of development (POD) yang telah disetujui hingga 2017, kewajiban penyetoran dana pemulihan tambang atau Abandonment Site Restoration (ASR).

“Hingga pembayaran hak-hak pekerja Total di Blok Mahakam,” tegasnya.

Kelima

Pertamina menyatakan kesiapannya jika pada akhirnya pemerintah meminta perusahaan migas pelat merah ini menjaga kelangsungan investasi pada masa transisi di medio 2016 hingga 2017 dengan skema komersial.

Keenam

Pertamina akan mengintegrasikan sumber daya manusia yang saat ini mengelola blok Mahakam ke dalam organisasi Pertamina.

"Itu beberapa poin yang kami usulkan ke pemerintah," tutur Syamsu.

Tuntutan Menjaga Produksi

Sebelumnya, Ketua Unit Pengendalian Kerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi operator Blok Mahakam namun diminta untuk tetap menggandeng operator sebelumnya demi menjaga keberlangsungan jumlah produksi.

"Nantinya Pertamina akan sebagai operator dan pemegang mayoritasi (PI) Mahakam dan dapat bekerjasama dengan operator eksisting dengan representasi daerah penghasil," ujar Widyawan.

Sebagai informasi, rata-rata angka produksi gas mahakam saat ini berada di kisaran 1.600 juta kaki kubik per hari (mmscfd) sementara untuk jumlah produksi kondesat sebesar 60 ribu barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Realisasi produksi tadi disumbang dari lima lapangan yaitu Tunu, Tambora, Peciko, Sisi Nubi dan South Mahakam. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER