Temukan Ribuan Masalah Keuangan Negara, BPK Lapor ke Jokowi

Deddy Sinaga & Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia | Rabu, 22/04/2015 13:47 WIB
Temukan Ribuan Masalah Keuangan Negara, BPK Lapor ke Jokowi Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2014 dari Ketua BPK Harry Azhar Aziz (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sedikitnya 3.293 masalah keuangan yang terjadi di beberapa sektor strategis Indonesia ke meja Presiden Joko Widodo, Selasa (21/4). Dari laporannya, BPK memperkirakan masalah-masalah tadi mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga Rp 14,74 triliun‎.

“Rinciannya adalah kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun. Ini terjadi sepanjang semester II 2014 ” ujar Ketua Harry Azhar Azis seperti dikutip dari lama Sekretaris Kabinet, Rabu (22/4).

Harry Azhar mengungkapkan, temuan ribuan masalah tadi didapatkan tatkala jajarannya melakukan 
pemeriksaan terhadap 135 kementerian dan lembaga di tingkat pusat, 479 pemerintah daerah hingga 37 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, pihaknya juga menemukan 7.789 kasus ketidakpatuhan terhadap aturan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 40,55 triliun, dengan 2.482 kasus terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI).


"Jadi misalnya dana untuk ke masjid diberikan ke siapa begitu, bukan ke masjid. Ini jelas pelanggaran terhadap Undang-Undang dan pelanggaran peraturan," kata Harry.

Dari beberapa kementerian yang diperiksa, Harry bilang, pihaknya mengakui bahwa sektor penerimaan pajak dan subsektor minyak dan gas bumi (migas) mendapatkan perhatian khusus. Dari hasil pemeriksaan, jajarannya menemukan masalah senilai Rp 1,12 triliun.

Sementara di Kementerian ESDM, BPK pun menemukan adanya beberapa masalah dalam hal belanja infrastruktur yang mengakibatkan proyek senilai Rp 5,38 triliun tidak dapat dimanfaatkan dan mengakibatkan kerugian negara Rp 562,66 miliar.

Sedangkan di Kementerian Pertanian, BPK menilai tidak tercapainya target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05 persen per tahun serta target swasembada kedelai.

"Kalau di Kementerian Hukum dan HAM, BPK menemukan masalah dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan Payment Gateway yang mengabaikan risiko hukum. Masalah lainnya, pemerintah pusat dan daerah dinilai belum siap mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah maupun Daerah," tuturnya.

(dim)