Right Issue Disetujui, 3 BUMN Siap Lepas Saham Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui usulan penerbitan saham baru atau right issue yang disodorkan oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Persetujuan itu diputuskan setelah Menteri BUMN Rini Soemarno beserta jajaran Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menggelar rapat kerja bersama Komisi VI yang dimulai sejak siang tadi.

"Rapat kita hari adalah meminta persetujuan tiga BUMN sesuai surat Menteri BUMN tertanggal 23 April 2015 terhadap rencana right issue. Kami setujui namun dengan catatan,” ujar Ketua Komisi VI DPR-RI, Ahmad Hafidz Tohir, di Jakarta, Jumat malam (24/4).

Ahmad mengaskan, meski telah memberi lampu hijau anggota Komisi VI DPR mengingatkan Menteri BUMN untuk terus memantau pelaksanaan rigth issue. Ini dilakukan agar saham pemerintah dalam tiga BUMN tadi tidak terdelusi alias berkurang dari segi nominal.

Di kesempatan yang sama, Menteri Rini menerangkan pelaksanaan right issue sendiri dilakukan untuk menopang kinerja perseroan dalam beberapa waktu kedepan. "Perusahaan di sektor konstruksi dan properti ini membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan aktivitasnya. Disamping rights issue perlu dilakukan untuk menunjang program pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur," kata Rini.

Pilihan Redaksi Menteri BUMN Beri Lampu Hijau Inalum dan Antam Garap Smelter Gelar Right Issue, Waskita Janjikan Tol Trans Jawa Rampung

Dorong Sektor Infrastruktur  

Jika dihitung, target perolehan dana segar dari pelaksanaan right issue tiga BUMN tadi mencapai Rp 13,4 triliun. Rinciannya, Antam dengan target perolehan mencapai Rp 5,4 triliun yang terdiri dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,5 triliun dan setoran publik berkisar Rp 1,89 triliun; Adhi Karya mencapai Rp 2,7 triliun dengan rincian PMN sebesar Rp 1,4 triliun dan sisanya Rp 1,34 dari dana publik; Sementara Waskita Karya yang menargetkan perolehan dana dari right issue mencapai Rp 5,3 triliun dengan Rp 3,5 triliun dari PMN dan dana publik sekitar Rp 1,8 triliun.

Rini pun memastikan pelepasan saham baru tiga BUMN tadi tak akan mengurangi porsi kepemilikan pemerintah lantaran Kementerian BUMN akan menyerap seluruh hak yang ditawarkan. Dimana dana yang akan digunakan ialah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah disetujui oleh DPR pada Februari lalu.

"Pemerintah dan publik punya hak beli. Saham pemerintah akan tetap, tapi publik harus masukkan dana agar nggak terdelusi (persentase kepemilikannya berkurang)," jelas Rini.

Sebagai informasi, porsi kepemilikan pemerintah di saham Antam saat ini mencapai 65 persen. Sementara untuk saham Adhi Karya berkisar 51 persen dan Waskita mencapai 66,02 persen. (dim/ags)