Menteri Susi Minta Jokowi Naikan Anggaran KKP Tiga Kali Lipat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta anggaran belanja kementeriannya sebesar Rp 30 triliun pada tahun depan. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 10,5 triliun.

"(Rp) 30 triliun itu usulan (anggaran) untuk tahun depan, usul kan boleh," kata Susi ketika ditemui di kantornya, Kamis (30/4).

Adapun penggunaannya, kata Susi, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan maupun pelaku usaha budidaya dan pengolahan ikan.

"Kami mengurangi (kegiatan belanja) yang infrastruktur karena yang infrastruktur pelabuhan dan lain-lain kan sudah ada yang mengerjakan. Memang berdasarkan arahan pemerintah kita lebih kepada mengurus kelautan dan perikanan," ujarnya.

Susi mengaku telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Menurut Susi, besarnya anggaran tersebut wajar mengingat sektor kemaritiman dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pemerintah.

"Pak Jokowi sempat bilang apakah bisa ditawar (usulan anggarannya).Saya bilang tidak bisa, karena Bapak (Jokowi) yang membuat prioritas jadi harus diprioritaskan," katanya.

Pilihan Redaksi Mensesneg Sebut Jokowi Restui Pembangunan Gedung Baru DPR 2016, Jokowi Janji Tambah Anggaran Transfer Daerah Rp 106 T Menteri Keuangan akan Pangkas Belanja Sejumlah Kementerian

Target PNBP Meningkat

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menyatakan peningkatan jumlah anggaran belanja KKP juga akan diikuti dengan peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Hal itu merupakan kelanjutan dari peningkatan target PNBP tahun ini yang meningkat menjadi Rp 1,4 triliun dari Rp 300 miliar pada tahun lalu.

"Kita didorong penerimaan (PNBP-nya) untuk sampai Rp 1,4 triliun dengan pertimbangan sekarang ini armada-armada (kapalnya) teregistrasi makin baik," kata Syarief.

Syarief mengibaratkan kapal sebagai Wajib Pajak (WP). Sama halnya dengan pajak, kata Syarief, jika semua kapal teregistrasi maka akan semakin mudah untuk melakukan penarikan.

"Kalau kita semuanya melakukan penertiban kapal tadi maka (kapal) teregistrasi kita jadi makin banyak," tutur Syarief.