Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melontarkan wacana memperlebar defisit fiskal menjadi 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) jika target penerimaan negara tahun ini tak terpenuhi, kini giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil meragukan tercapainya target pajak.
Menurut Sofyan jika sebelum akhir tahun pemerintah melihat potensi terjadinya
shortfall atau kekurangan penerimaan pajak dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, maka saat itu juga pemerintah akan mempercepat penarikan komitmen pinjaman dari negara dan lembaga keuangan.
"Ada kemungkinan pemerintah akan menambah pinjaman program utang luar negeri, yang
outstanding akan dipercepat. Kemudian dilakukan juga penambahan pinjaman antar pemerintah," ujar Sofyan di Jakarta, Selasa (5/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan berpendapat keputusan untuk menutupi defisit anggaran dari utang akibat target pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun yang tak tercapai harus dilakukan karena pemerintah tidak bisa memangkas begitu saja alokasi belanja negara yang sudah ditetapkan.
"Karena kalau belanja di rem akan mengacaukan semua. Jadi walaupun misalnya pendapatan tidak seperti yang diharapkan, shortfall itu yang harus kita cari penggantinya,” ujar mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Menurut Sofyan kalaupun alokasi belanja pemerintah dikurangi, paling besar hanya sekitar 10 persen. Itu pun dengan catatan, sampai akhir tahun tidak semua alokasi terpakai.
“Selama ini kan faktanya realisasi belanja tidak pernah terpakai sampai 100 persen. Kalau shorfall hanya 10 persen, lalu realisasi belanja tak terpakai 10 persen tanpa mengerem pun sebenarnya sudah oke," katanya.
(gen)