Menteri Rahmat Gobel: Impor Beras Opsi Terakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakinkan bahwa impor beras merupakan langkah terakhir yang akan diambil pemerintah. Saat ini, Kemendag tetap akan mengacu kepada kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait beras dalam hal ini untuk menciptakan kedaulatan pangan di Tanah Air.

"Impor itu opsi terakhir yang harus ditempuh untuk memperbesar stok minimal Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai cadangan beras pemerintah," kata Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, di Jakarta, Sabtu (9/5).

Mengurangi ketergantungan impor pangan, lanjut Rahmat, merupakan tindakan yang strategis untuk mencapai swasembada pangan, meningkatkan ekonomi petani, dan memperkuat kinerja serta aktivitas di sektor pertanian. "Hal ini untuk menegaskan langkah, target, dan keinginan pemerintah menjadi negara dengan ketahanan pangan yang kuat," kata Rahmat

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengamanan ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas pangan di pasar, sekaligus sebagai salah satu lembaga yang ikut menjaga pengendalian laju inflasi, Kemendag memastikan stok beras menjelang puasa dan lebaran aman dengan harga yang terkendali.

Adapun opsi untuk menambah stok beras akibat anomali cuaca yang mempengaruhi kegiatan musim tanam dan panen segera diatasi dengan tetap mengikuti garis kebijakan dan instruksi Presiden. Kemungkinan panen raya masih akan terjadi bulan Juli.

"Koordinasi Kementerian akan kami lakukan dengan intensif, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Lihat juga: Jusuf Kalla dan Jokowi Beda Pendapat Soal Impor Beras

Usaha Mengamankan Stok Beras Nasional

Untuk mengamankan stok beras nasional, Kemendag bersama Kementerian Pertanian dan Bulog tengah melakukan verifikasi data stok beras nasional. Selanjutnya, perkembangan data stok beras secara berkala akan dilaporkan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Menteri terkait lainnya.

"Perkembangan stok beras nasional ini akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga di pasar, termasuk dalam menentukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang terjadi gejolak harga," tutur Rachmat.

Dengan demikian, kekurangan pasokan beras untuk kebutuhan pangan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik. Dengan begitu, nantinya tidak akan terjadi lonjakan harga yang dapat merugikan rakyat, serta mempengaruhi perekonomian nasional dan kesejahteraan petani mengingat pada umumnya petani juga konsumen beras. (ded/ded)