Tim Antimafia Minta Petral Diaudit Forensik Sebelum Bubar

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi atau yang dikenal Tim Antimafia Migas mendesak pemerintah melakukan audit forensik terhadap sepak terjang anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Ini dilakukan untuk membuka transaksi pengadaan minyak impor yang diduga kerap disusupi oleh para pemburu rente. "Sebenarnya kami tidak masalah Petral dibubarkan, namun yang jadi concern, apakah pemerintah benar-benar mau melakukan audit forensik sesuai dengan rekomendasi tim? Kalau tidak, sia-sia saja kerja keras kami," ujar Fahmy Radhi, anggota Tim Antimafia Migas saat dihubungi, Rabu (12/5).

Pilihan Redaksi Tim Antimafia: Ada Intervensi di Balik Pembubaran Petral Petral Segera Bubar, Pertamina akan Laporkan ke Jokowi Menteri Rini Pastikan Petral Berhenti Beroperasi Tahun Depan Said Didu: Petral, Kolam Oli Berisi Belut Berbisa

Selain audit forensik, Fahmy bilang, pemerintah diminta tak mengembalikan fungsi pengadaan minyak impor yang saat ini sudah berada di tangan Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina ke Pertamina Energy Service Limited (PES) atau anak usaha Petral lain. Ini dimaksudkan agar mekanisme pengadaan minyak impor bisa dipantau langsung karena proses tender dilakukan di dalam negeri.

Pasalnya, meski perusahaan yang berkedudukan di Hongkong itu akan dibubarkan namun pemerintah tak berniat meniadakan PES maupun anak usaha Petral lainnya. "Karena kalau dikembalikan ke anak usahanya (Petral) akan sama saja. Kita akan sulit mengawasi dan akan mengulang lagi dari awal proses perbaikan tata kelola hilir migas," tutur Fahmy.

Siang ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dijadwalkan bakal menggelar konfrensi pers terkait nasib Petral. Disinyalir rencana pembubaran Petral tak lepas dari besarnya dorongan dari sejumlah pihak yang ingin mengambil kewenangan dalam hal pengadaan minyak impor ke Indonesia.

Akan tetapi, ketika hendak dikonfirmasi, Menteri Rini belum bisa dihubung. Pesan singkat yang dikirim CNN Indonesia juga tak dibalas.

Sedangkan Fahmy mengatakan mendengar ada pengusaha nasional yang akan mengambil alih kewenangan Petral. “Makanya kami berharap masyarakat juga ikut mengawal demi kebaikan bersama,” kata Fahmy. (dim/ded)