Jokowi Diminta Turun Tangan Benahi Sektor Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai kurang fokus dalam menentukan arah kebijakan minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini menjadi area rentan permainan mafia. Menyusutnya produksi dan lambatnya eksekusi proyek-proyek eksplorasi dan produksi migas dinilai pengamat sebagai bukti kurangnya kendali dari pucuk pimpinan negeri ini.

"Arah kebijakan migas kita masih di luar jangkauan RI-1 (Presiden Jokowi). Justru kreativitas lebih banyak dimainkan oleh ESDM-1 (Menteri ESDM Sudirman Said)," ujar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada CNN Indonesia, Rabu (13/5).

Bukti kurangnya kontrol Jokowi dalam kebijakan energi, kata Komaidi, tercermin pula dari pembentukan sejumlah tim oleh Menteri ESDM. Komaidi menilai, Sudirman Said sebagai Menteri teknis di sektor migas seolah punya kewenangan yang sangat besar untuk menentukan arah kebijakan energi dan memilih para pembantunya. Sedangkan Jokowi hanya sebatas menerima laporan.

"Berbeda di zaman SBY-Boediono, meskipun eksekusinya lambat tetapi tim-tim percepatan pembangunan berada di bawah jangakauannya. Semua tim di bawah presiden. Kalau sekarang di bawah menteri," tuturnya.

Komaidi menilai Jokowi dengan konsep ekonomi kerakyatannya cenderung lebih fokus pada pengembangan sektor riil dan infrastruktur. Sementara sektor energi belum jadi prioritas sehingga porsi kewenangan terbesar berada di tangan Menteri ESDM.

"Porsi terbesar energi itu ada di ESDM-1 yang kemudian tercermin dari tim yang dibentuknya. Kalau tim muncul di luar kontrol presiden jadi kurang baik karena seperti tidak punya arah," jelasnya.

Menurutnya, untuk mempercepat perbaikan tata kelola migas dan peningkatan produksi energi, maka tim-tim yang dibentuk Menteri ESDM harus ditarik kendalinya langsung oleh presiden. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan tim bisa cepat dieksekusi berdasarkan pertimbangan yang lebih makro dan strategis.

"Kalau mau cepat, tarik tim-tim bentukan ESDM-1 jadi di bawah presiden. Meski sama-sama memberikan rekomendasi, tetapi impact Jokowi sebagai presiden akan lebih besar karena mempertimbangkan geopolitik dan geosektoral yang lebih luas," katanya.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Pastikan Reformasi Berlanjut Tanpa Tim Antimafia Petral dan Rekomendasi Setengah Jalan Tim Antimafia Migas Pertamina Lakukan Audit Investigasi Sebelum Bubarkan Petral

Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau yang lebih dikenal sebagai Tim Antimafia Migas, bisa menjadi contoh teranyar. Kelompok pakar bidang ekonomi dan perminyakan bentukan Menteri ESDM ini mulai besok, Kamis (14/5), resmi bubar setelah menuntaskan misi perbaikan industri migas yang diembannya selama enam bulan bekerja.

Banyak rekomendasi yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan melalui tim ini, antara lain anjuran menghilangkan premium dari SPBU hingga tata ulang kebijakan impor BBM oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Dari sekian banyak anjuran, bisa dihitung jari yang telah dilaksanakan Kementerian ESDM maupun Pertamina. (ags/gen)