Menteri ESDM: Rekomendasi Tim Antimafia Belum Semua Jalan

CNN Indonesia
Kamis, 14 Mei 2015 17:15 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengklaim telah melaksanakan 60 persen rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). (Antara Foto/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengklaim telah melaksanakan sejumlah rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Bahkan, mantan Bos PT Pindad itu sesumbar dengan mengatakan telah menjalankan sekitar 60 persen rekomendasi yang dirilis oleh komite yang lebih dikenal dengan Tim Antimafia Migas itu.

"Hampir semua item rekomendasi sedang kami sentuh. Tapi ada juga beberapa rekomendasi yang masih dalam tahap tindak lanjut." kata Sudirman di kantornya, Rabu (13/05).

Sudirman mengungkapkan rekomendasi yang telah dijalankan oleh pihaknya antara lain pembentukan komite eksplorasi nasional dalam rangka menggenjot angka cadangan migas Indonesia dan mendorong tumbuhnya pemain lokal, hingga menyederhanakan perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, lanjut Sudirman, pihaknya juga telah melakukan pembenahan di sektor hilir gas guna memperbaiki tata kelola niaga di masa depan. Berangkat dari hal itu, ia pun menyatakan pemerintah telah melakukan mayoritas rekomendasi yang diberikan oleh Tim Antimafia.

"Soal pricing gas (contohnya), kita sudah dengar ada komite yang secara berkala bertemu untuk menyusun tata kelola gas. Selama ini kan tidak ada tata kelola. Banyak yang sudah  kita mulai impelementasinya, dan banyak yang sudah selesai," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Tim Antimafia Faisal Basri pun mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengimplementasikan sejumlah rekomendasi yang diberikan. Akan tetapi, pihaknya tetap berharap pemerintah segera mendesak PT Pertamina (Persero) untuk meniadakan bahan bakar minyak berkada RON 88 menjadi RON 92.

"Berkaitan dengan RON 88 kami tetap berharap Pertamina bisa menghapusnya dan menggantinya dengan RON 92. Kalau Pertalite saja bisa dalam 6 bulan, kenapa penghapusan RON 88 harus dua tahun?" katanya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER