Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana membuka kantor perwakilan di Tiongkok untuk menggenjot realisasi investasi dari negara tirai bambu tersebut.
Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan alasannya membuka kantor tersebut setelah melihat nilai investasi yang direalisasikan perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak setinggi janji atau komitmen yang disampaikannya ke Pemerintah Indonesia.
“Rencana investasi Tiongkok selalu meningkat dalam lima tahun terakhir yaitu mencapai US$ 23,3 miliar. Namun realisasinya ternyata hanya 7 persen. Lebih kecil dibandingkan rasio realisasi investasi Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing sebesar 62 persen dan 70 persen,” kata Franky dikutip dari keterangan pers, Senin (18/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Franky menilai perlunya dibuka kantor perwakilan BKPM untuk memudahkan komunikasi antara investor Tiongkok dengan pemerintah Indonesia. Harapannya tentu saja realisasi penanaman modal asing dari Tiongkok bisa dipercepat.
Mantan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) itu mengatakan, investor Tiongkok seringkali menyampaikan keluhannya dalam berinvestasi di Indonesia seperti mengurus perizinan, dan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang membuat banyak proyeknya terganjal di daerah.
Di samping masalah perizinan, Koordinator Marketing Officer BKPM untuk Tiongkok Harri Santoso menambahkan calon investor Tiongkok juga mengeluhkan masalah teknis seperti belum optimalnya berbagai macam fasilitas penunjang di dalam kawasan industri, kesulitan mencapai kesepakatan harga listrik industri dengan PT PLN (Persero) karena tingginya tarif, serta kecepatan konfirmasi dari pemerintah tentang perolehan insentif pajak untuk impor mesin dan bahan baku.
"Terkait keluhan tersebut, BKPM menjelaskan tentang reformasi kebijakan perizinan yang dilakukan pemerintah melalui PTSP Pusat. Selain itu, Kepala BKPM juga menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi investor yang mengalami hambatan investasi melalui program
debottlenecking, serta mendorong perbaikan regulasi dan insentif," ujar Harri.
Komitmen Baru US$ 16,7 MiliarRencana BKPM membuka kantor perwakilan di Tiongkok dilakukan untuk menyerap sebanyak mungkin realisasi dari komitmen investasi baru yang disampaikan pengusaha Tiongkok sebesar US$ 16,7 miliar dalam pertemuannya dengan petinggi BKPM pada Kamis (14/5) lalu.
Total rincian investasi tersebut antara lain pengajuan izin prinsip senilai US$ 700 juta dan US$ 16 miliar sisanya merupakan minat investasi di bidang energi, pertambangan, infrastruktur, manufaktur, serta otomotif.
Minat investasi baru ini juga melengkapi minat investasi yang sebelumnya telah didapatkan BKPM dalam lawatan sebelumnya ke Tiongkok dengan total nilai minat investasi mencapai US$ 63,4 juta, dimana investasi terbesar terdapat pada sektor finansial dengan minat investasi mencapai US$ 19,5 juta. Selain sektor finansial, sektor ketenagalistrikan juga diminati investor Tiongkok dengan minat mencapai US$ 15,27 juta.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi asal Tiongkok pada tahun 2014 mencapai angka US$ 800 juta dengan 501 jumlah proyek investasi, atau menduduki peringkat ke-delapan dari keseluruhan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total nilai US$ 28,53 miliar. Pada kuartal I 2015 sendiri nilai investasi Tiongkok berjumlah US$ 75,1 juta atau 1,14 persen dari total PMA senilai US$ 6,56 miliar.
(gen)