Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar produksi coklat Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam 5-6 tahun ke depan. Guna mencapai hal tersebut, Jokowi menjanjikan anggaran petani coklat dalam APBN.
“Saat ini coklat kita nomor tiga di dunia, diharapkan dalam waktu 5-6 tahun bisa menjadi nomor satu,” kata Presiden Jokowi di Morowali, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Sabtu (30/5).
Lebih lanjut, untuk dapat memacu produksi tersebut, Presiden Jokowi menyerukan untuk menyuntik dana lagi guna meremajakan tanaman coklat yang sudah tua, kalau itu dilakukan secara konsisten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Insya Allah bisa jadi nomor satu, Saya sudah beberapa kali ke lapangan penghasil coklat, saya lihat bukan sesuatu yang sulit. Ini hanya masalah niat mau atau tidak memberi perhatian ke petani coklat,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, memang terdapat niat dari pemerintah untuk memberikan perhatian lebih. Artinya, lanjut Jokowi, anggaran untuk petani coklat bakal dimasukan dalam APBN.
“Kalau tidak keliru, tahun ini seluruhnya Rp1,8 triliun. Saya tidak tahu yang diberikan ke Pak Gubernur berapa, tahun depan akan naik lagi. Targetnya, nomor satu di coklat,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, kunjungan ke Morowali itu dilakukan Presiden Jokowi sebelum membagi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di halaman kantor Bupati Parigi Moutong, pada sore hari.
Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/5), Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Azwar menyampaikan bahwa untuk pengembangan kakao, tahun ini Ditjen Perkebunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Anggaran sebesar itu bertujuan agar mampu meningkatkan produksi kakao Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar dunia.
Nantinya, pengembangan Kakao Berkelanjutan akan dilaksanakan di 15 Provinsi sentra produksi kakao Indonesia. Dalam persiapan pelaksanaannya Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain agar tujuan tersebut dapat tercapai.
(gir)