Jokowi Segera Pecat Pejabat Penyebab Dwelling Time Lama

Resty Armenia, CNN Indonesia | Kamis, 18/06/2015 14:54 WIB
Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan dari seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan di Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6). (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memecat pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mampu bekerja maksimal untuk mempersingkat waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time).

Andi menuturkan, Jokowi sudah mengetahui pejabat mana saja yang dianggap tak becus mengurusi salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan Indonesia memiliki dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya.

"Sudah ada daftar namanya. Nanti tunggu saja yang dipecat, segera," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).


Menurut ahli kajian strategis itu, level pejabat yang akan dipecat bisa bermacam-macam. Ia mengungkapkan Jokowi sudah sangat kecewa dan jelas menekankan bahwa hal sepenting itu harus menjadi prioritas. Namun karena melihat implementasinya di lapangan tidak dikerjakan secara serius, maka Jokowi tidak ragu untuk mengganti pejabat terkait di sektor tersebut.

"Apakah di tingkat BUMN atau di tingkat eselon akan bisa dilakukan. Di tingkat direksi BUMN atau eselon di kementerian. Memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh," kata dia.

Kecewa Berat

Sementara itu anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyampaikan Jokowi merasa sangat kecewa atas pelayanan pelabuhan.

"Itu (dwelling time) kan masih sangat lama, padahal Presiden berkali-kali menekankan prioritas pembangunan ekonomi menarik investor. Itu salah satu faktor penting kan doing business-nya, dari aspek perizinan dan pelayanan, dari segi waktu harus singkat, dari segi biaya harus lebih murah," ujarnya.

Teten bercerita, Presiden secara khusus menanyakan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang pihak mana yang paling memberi kontribusi dalam berlarut-larutnya proses perizinan yang menyebabkan lamanya dwelling time, namun para pejabat itu tidak mampu memberi jawaban.

"Mereka tidak bisa menjawab dan Presiden betul-betul marah. Presiden bilang akan mencari tahu sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang dianggap tak mampu melakukan upaya mempersingkat dwelling time.

Ancaman tersebut dilontarkan sang Kepala Negara ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia. (gen)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK