Jokowi Telah Instruksikan Perbaikan Dwelling Time Sejak 2014

Resty Armenia, CNN Indonesia | Rabu, 17/06/2015 15:51 WIB
Usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih medio September 2014 lalu, Jokowi telah meminta dwelling time dipersingkat jadi 3-4 hari. Presiden Joko Widodo saat melakukan pengecekan Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa, 23 September 2014 lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih medio September 2014 lalu, Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Maklum, cita-citanya menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia mengharuskan program tol laut yang dijualnya pada masa kampanye berjalan lancar.

Salah satu target dari program tersebut adalah mempercepat distribusi barang dari Sabang sampai Merauke yang selama ini dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat di bagian Timur Indonesia. Dalam pemikiran sang RI-1, semakin cepat barang bergerak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain baik dari dalam maupun luar negeri, ditambah dengan biaya kepelabuhanan yang lebih murah menurutnya akan menggerakkan ekonomi Indonesia lebih kencang.

Tahun lalu Jokowi menargetkan pada 2018 kapasitas Pelabuhan Kalibaru atau yang disebut The New Tanjung Priok dapat naik dua kali lipat dari kapasitas saat ini. Ia mengatakan, saat ini kapasitas Pelabuhan Kalibaru baru mencapai 6,2 juta TEUs.


"Pembangunan ini kita kebut supaya 2018 kira-kira bisa mencapai 15 juta TEUs. Ini dapat mempersingkat dwelling time dan mengurangi beban biaya logistik," ujar Jokowi di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Selasa, 23 September 2014 silam.

Mantan Walikota Kota Solo itu menjelaskan salah satu hal yang membebani biaya logistik dan menghambat kelancaran distribusi barang adalah dwelling time. Saat itu, di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Kalibaru dwelling time-nya sekitar 5,2 hari. Nantinya, diharapkan dwelling time dapat dipersingkat menjadi 3-4 hari.

Jokowi menuturkan dengan pembangunan pelabuhan baru ini diharapkan beban logistik dapat ditekan sehingga harga barang-barang, terutama di wilayah Indonesia Timur menjadi lebih murah dan sama dengan harga barang di Pulau Jawa.

"Kalau bongkar muat kapal cepet kan biaya kapalnya lebih murah. Tentu harga-harga barang juga jadi lebih murah," kata dia.

Selain dwelling time yang lama dan kapasitas pelabuhan yang terbatas, politisi PDIP ini menyatakan lamanya mengurus dokumen perizinan untuk bongkar muat barang juga menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Otoritas Pelabuhan

Bahkan untuk membenahi sistem logistik nasional, Jokowi menginstruksikan dibentuknya gugus tugas yang beranggotakan tujuh kementerian. Tidak hanya itu, Jokowi telah memberi wewenang lebih bagi Otoritas Pelabuhan menjadi setingkat pejabat Eselon II A yang bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Otoritas Pelabuhan akan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, sehingga diharapkan bisa segera menetapkan Otoritas Pelabuhan dimulai dengan Tanjung Priok,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015 lalu.

Indroyono menjelaskan, kesetaraan jabatan dan wewenang Otoritas Pelabuhan diperlukan agar pengambilan keputusan terkait arus keluar masuk barang di pelabuhan bersumber dari satu pintu.

Namun setelah merasa tidak ada perkembangan perbaikan yang masuk dari para pembantunya atas instruksi percepatan masa dwelling time di pelabuhan, Jokowi pada hari ini melakukan inspeksi mendadak ke Tanjung Priok. Jauh panggang dari api, dwelling time peti kemas saat dirinya mengunjungi pelabuhan terbesar di Indonesia tahun lalu tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

Murka dengan kondisi tersebut, ancaman mencopot para pejabat mulai dari Menteri, Direktur Jenderal, sampai Direktur Utama badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan terlontar dari mulut sang presiden. Sesuatu yang baru pertamakali diucapkannya selama memimpin negeri. (gen)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK