Rini Soemarno Menyatakan Bersyukur jika Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menanggapi santai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak susunan menteri kabinet kerja seperti yang akhir-akhir ini santer diberitakan.

“Kalau memang sudah waktunya untuk saya diganti. Itu adalah keputusan dan prerogratif dari Bapak Presiden. Apapun saya bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya,” tutur Rini sebelum menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Lebih lanjut, Rini mengungkapkan kalau dia menjadi salah satu menteri yang akan didepak dari kabinet kerja, dia merasa bersyukur.

“Jadi kalau nanti dibilang sudah waktunya untuk diganti, saya juga akan bersyukur dan berterimakasih kepada Allah. Berarti saya dikasih waktu lebih lama untuk bermain-main sama cucu saya,” ujarnya sambil tersenyum.

Sebelumnya Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyatakan Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinetnya.

Pilihan Redaksi Menteri Rini Soemarno Bantah Telah Hina Presiden Jokowi Pengamat LIPI Sebut Beda Tafsir Buat PDIP Ingin Rini Diganti Hinaan ke Jokowi Dinilai Strategi Serangan Psikologis Menteri Tjahjo Kumolo Dinilai Lakukan Pembusukan Kabinet dari Dalam

“Saya lihat isyaratnya, iya (akan melakukan reshuffle kabinet). Tapi saya tidak mau mendahului," ujar Buya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6) kemarin.

Sementara Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan status kewarganegaraan yang dimiliki Menteri Rini yang disebutnya lahir di Maryland, Amerika Serikat. Menurut Uchok, Amerika Serikat menganut prinsip kewarganegaraan ius soli, yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempatnya dilahirkan. Oleh karena itu Uchok menyebut bisa saja Rini memiliki dua kewarganegaraan saat ini.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu menyatakan Presiden Jokowi harus segera bersikap atas hal tersebut. Menurut Masinton, seorang pejabat negara tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. “Tidak boleh warganegara ganda karena loyalitasnya harus tunggal, harus ke NKRI,” kata Masinton. (gen)