Menkeu Izinkan OJK Beli Obligasi Negara Rupiah dan Dollar

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi instansi baru yang bisa ikut membeli obligasi negara, rupiah maupun valuta asing, secara langsung kepada pemerintah tanpa melalui dealer utama.

Untuk pembelian Surat Utang Negara (SUN) rupiah dibatasi maksimal Rp 300 miliar, sedangkan untuk obligasi valas maksimal US$ 50 juta.

Pilihan Redaksi Efek Krisis Yunani, Menkeu Tahan Penerbitan Euro Bond Menkeu: Sukses Tarik Utang Bukti Investor Percaya Pemerintah Lelang Obligasi Dolar, Pemerintah Tarik Utang Rp 6,6 Triliun

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement. Beleid ini terbit dan efektif berlaku pada 24 Juni 2015.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan selama ini penjualan SUN kepada pihak-pihak tertentu (private placement) belum mengakomodir keberadaan OJK.

"Pembelian SUN dengan cara private placement oleh Bank Indonesia, OJK, dan LPS dilakukan tanpa melalui dealer utama," tulis Menkeu dalam salinan beleid yang diterima CNN Indonesia, Ahad (5/7).

Berbekal PMK baru ini, pemerintah telah menarik utang baru sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,65 triliun melalui lelang obligasi negara berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik.

Lelang SUN  seri USDFR0001 dilakukan pada Senin (29/6), dengan total penawaran yang masuk mencapai US$ 871,7 juta atau setara dengan Rp 11,6 triliun. Adapun imbal hasil (yield) tertinggi yang diminta investor sebesar 5,01 persen dan terendah 1,7 persen.

Namun, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memutuskan hanya menyerap US$ 500 juta dengan yield rata-rata tertimbang 1,9 persen dan tingkat kupon 3,5 persen. (ags)