Seakan menjadi salah satu opsi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mewacanakan bakal mengalokasikan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sesuai usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
"Persiapan itu belum sampai hitung-hitungan detil. Tapi akan kita sampaikan itu dalam pembahasan APBN 2016 berikutnya," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Jakarta Rabu (15/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Pertamina dan pelaku usaha ritel di bisnis hilir BBM untuk memiliki cadangan operasional (buffer stock) hingga 30 hari dari posisi saat ini di kisaran 18 hingga 22 hari untuk minyak mentah dan produk BBM.
"Tapi kan kita tahu bahwa pemerintah sedang butuh infrastruuktur. Jadi kita (butuh) memahami prioritas. Namun di dalam putaran berikutnya, pembahasan itu akan dibahas dalam APBN 2016 lewat komisi dan banggar," tutur Sudirman.
Dilarang Kutip dari Penjualan BBM
Di kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah mengaskan sudah sepatutnya Indonesia memiliki cadangan minyak penyangga. Ini mengingat hampir 60 persen kebutuhan BBM dalam negeri masih diperoleh dari kegiatan impor.
"Tapi tidak tepat kalau dana untuk pengadaan cadangan penyangga diambil dari keuntungan penjualan BBM agar tak membebankan masyarakat. Idealnya dana diambil dari alokasi penghapusan subsidi BBM," katanya.
Mengacu catatan Kementerian ESDM, untuk bisa mengadakan cadangan dibutuhkan investasi mencapai US$ 17,25 miliar atau setara Rp 229,6 triliun. Angka itu sendiri sudah termasuk pembangunan fasilitas. berikut stok minyak mentah dan BBM selama 60 hari. (gen)