Gapki: Pemerintah Harus Paksa Industri Otomotif Serap BBN

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Minggu, 02/08/2015 09:31 WIB
Gapki: Pemerintah Harus Paksa Industri Otomotif Serap BBN Kewajiban penyerapan BBM dengan campuran BBN lebih tinggi dipercaya akan membuat bersih udara di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkandungan biodiesel lebih tinggi bagi industri otomotif.

Ketua Advokasi dan Kebijakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tungkot Sipayung mengatakan kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan konsumsi biodiesel di dalam negeri yang saat ini baru memiliki kandungan 15 persen dari total BBM yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan roda empat maupun roda dua.

“Pemerintah harus secepatnya keluarkan kebijakan yang mewajibkan para pelaku industri otomotif meningkatkan penggunaan biodiesel atau BBN untuk mengurangi konsumsi BBM fosil. Saat ini kan sudah mau dinaikkan jadi 20 persen tapi itu saja masih kurang penyerapannya,” kata Tungkot di Jakarta, Sabtu (1/8).


Tungkot menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menahan konsumsi biodiesel di dalam negeri karena pasokan bahan baku dan produksi yang sangat melimpah. Pengingkatan konsumsi BBN menurutnya juga bermanfaat untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan.

“Penggunaan biodiesel ini bisa mengurangi emisi hingga 60 persen. Kalau ditingkatkan bukan tidak mungkin udara di Indonesia menjadi sangat bersih,” tambahnya.

Data Gapki menyebutkan konsumsi biodiesel Indonesia saat ini baru mencapai 6 juta ton. Angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar fosil yang mencapai 35 juta ton per tahun. Pasalnya sebagian besar konsumsi tersebut adalah untuk keperluan mesin pabrik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan peningkatan penggunaan biodiesel dari 15 persen menjadi 20 persen untuk industri otomotif.

“Penelitiannya sedang dilakukan dan kami berharap secepatnya bisa selesai sehingga dapat digunakan lalu ditingkatkan hingga 50 persen,” kata Tungkot.

Sertifikasi Hijau

Sementara terkait syarat sertifikasi hijau seperti yang diminta pengusaha, Tungkot menegaskan hasil uji coba terhadap penelitian biodiesel tersebut sudah cukup menjadi modal bagi para pelaku industri otomotif untuk menyerap BBN nasional.

“Yang jelas untuk produksi biodiesel sudah ada spesifikasi seperti apa. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana industri otomotif mau menyerap BBN itu sendiri,” lanjutnya.

Meski demikian, Tungkot tidak memungkiri jika nantinya ada sertifikasi hijau maka hal tersebut dapat dgunakan untuk meminimalisir para calo atau rent seeker dalam pengadaan FAME. Sebab sertifikat ini melekat pada produsen. Karena itu, hanya diberikan kepada pengusaha yang memiliki pabrik dan telah memproduksi FAME.

Namun ia berpendapat, pemberian sertifikat hijau ini membutuhkan persiapan yang panjang karena melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, perlu ada kesepahaman antar kementerian dalam melihat pengembangan biodiesel ini dalam kerangka membangun kemandirian energi nasional. (gen)