Komit Soal Listrik, Jokowi akan Bentuk BUMN Khusus Panas Bumi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus di sektor panas bumi guna memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pernyataan presiden ini muncul di tengah menguatnya kritik terhadap program pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW).

"Karena info yang saya terima, kita punya kekuatan panas bumi sampai mencapai 29.000 MW dan ini kekuatan dan potensi yang besar. Sebab itu kalau perlu dan diperlukan, dibuat BUMN Khusus untuk ini," ujar Jokowi pada saat pembukaan The 4th Indonesia EBTKE Conex 2015 di Jakarta, Rabu (19/8).

Dengan dibentuknya BUMN Khusus panas bumi kelak, Jokowi berharap rencana pemerintah mengurangi pemanfaatan sumber energi fosil ke non-fosil bisa segera terlaksana secara maksimal.

"Karena ke depan arah kita jelas sekali, kita harus konsisten ke depan mengarah ke bidang ini (panas bumi). Perhatian khusus ke bidang ini harus betul-betul kita berikan," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pada kesempatan berbeda, Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan wacana pembentukkan BUMN Khusus di sektor panas bumi sudah didiskusikan oleh jajarannya. Pemerintah pun siap memberikan suntikan modal untuk investasi awal dalam hal eksplorasi, studi dan lain-lain.

"Kita sudah punya badan usaha geothermal, anak usaha Pertamina dan PLN. Tapi bagaimana pun selama jadi anak perusahaan, tetap saja perhatian tidak baik seperti BUMN khusus," tuturnya.

Wacana pembentukan BUMN khusus panas bumi ini, lanjut Sudirman, juga sudah masuk dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Ia pun mengapresiasi sikap Presiden yang sudah mengeluarkan pernyataan ke publik soal rencana strategis tersebut.

Pilihan Redaksi Dikritik Rizal Ramli, Menteri ESDM Gandeng Investor Listrik Jokowi Enggan Tanggapi Tantangan Rizal Ramli kepada JK Jokowi Jawab Kritik Rizal Ramli: Tugas Menko Cari Solusi

"Sebetulnya sudah lama kita diskusi mempelajari kemungkinan itu. Pada high level antar menteri sudah didiskusikan, tapi perlu kajian mendalam," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman Said juga mengungkapkan potensi investasi di sektor pengembangan energi baru terbarukan dan konvensi energi (EBTKE) untuk lim atahun ke depan. Sejauh ini, lanjut Sudirman, komitmen investasi yang sudah terjaring di sektor ini  pengembangan listrik ini mencapai Rp 106,3 triliun.
 
Pembahasan di sektor energi, terutama soal pengadaan listrik, menghangat belakangan ini pasca Rizal Ramli, ekonom kritis yang baru saja dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim, mengkritik program pembangkit listrik 35 ribu MW yang tengah digenjot pemerintah.

Dia menilai, proyek yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu terlalu ambisius untuk bisa dicapai dalam lima tahun ke depan. Karenanya, Rizal Ramli bertekad untuk merevisi target pengadaan listrik tersebut agar lebih realistis.