Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membentuk gugus tugas atau
task force untuk mengatasi lamanya masa tunggu bongkar muat (
dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dengan adanya task force ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan persoalan dwelling time dalam tempo satu bulan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menunjuk Ronnie Higuchi Rusli seorang mantan pejabat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) sebagai ketua
task force itu.
“Kami mengangkat Ronnie Higuchi Rusli untuk menjadi ketua dari
task force ini agar persoalan
dwelling time bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan,” kata Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ronnie, lanjut Rizal, akan dibantu oleh dua orang penasehat yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Marsetio dan Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono yang juga mantan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Mereka nanti akan dibantu lagi oleh dua jenderal polisi, dua jenderal TNI Angkatan Laut, dan dua jenderal TNI Angkatan Darat bintang dua,” kata Rizal.
Ronnie yang juga seorang akademisi dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan komitmennya untuk mengatasi persoalan
dwelling time. Salah satu langkah terdekatnya adalah memastikan proses pengurusan perizinan pre-clearance dilakukan secara online. Tak tanggung-tanggung, dia berani pasang target
dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok nantinya bisa dua hingga 2,5 hari.
“Kalau kita lihat Singapura
dwelling time dua hari, Malaysia tiga hari, dan kita ingin
dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok ini dua hari sampai 2,5 hari,” kata Ronnie.
Tahapan pre-
clearance di pelabuhan memakan waktu paling lama dari total 5,5 hari dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu 3,6 hari diikuti
custom clearance selama 0,6 hari, dan post-
custom clearance selama 1,3 hari.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menargetkan lama dwelling time bisa dipercepat menjadi 4,7 hari dengan rincian, pre-
custom clearance selama 2,7 hari,
custom clearance selama 0,5 hari dan post-
custom clearance selama 1,5 hari.
(gen)