Dewan Energi: Satu Pulau Besar Idealnya Dikelola Satu Bos PLN
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Senin, 31 Agu 2015 08:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kemampuan PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan sebagian dari proyek pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diusulkan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar badan usaha milik negara (BUMN) tersebut memiliki satu kantor regional di satu pulau besar Indonesia.
Hanya dengan cara itulah Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi meyakini pembangunan kapasitas listrik nasional bisa lebih cepat dikebut.
"Saya usulkan setiap pulau satu region. Buat satu perencanaan, satu komando, satu jenderalnya, sehingga sumber energinya bersumber dari pulau itu. Itu akan berkembang dengan cepat. Lepaskan tanggung jawab kepada region," ujar Rinaldy di Jakarta, Minggu (30/8).
Selain lebih cepat, pembagian tugas secara regional ini juga dipercaya bisa membuat listrik di sebuah daerah bisa lebih berkembang karena lebih tepat guna. Sebab, yang mengetahui apa yang dibutuhkan daerah tersebut adalah orang-orang yang mendiami daerah itu, bukan pemerintah maupun PLN pusat.
"Listrik di desa kualitasnya tidak sama dengan di daerah industri. Jam pemakaiannya juga tidak sama," kata Rinaldy.
Desentralisasi
Usulan pembentukan kantor regional PLN bertujuan agar perencanaan dan pengambilan keputusan tidak terpusat lagi di PLN pusat. Di tingkat regional, PLN bisa melakukan perencanaan sehingga nantinya PLN pusat hanya mengambil keputusan saja agar pekerjaan lebih cepat dan efektif. Sehingga direksi di kantor pusat PLN tidak memiliki beban yang terlalu berat.
Selain itu Rinaldy mengusulkan jika nanti PLN regional sudah terbentuk, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus terlibat dalam membangun listrik di daerahnya. Jadi tidak semua kebutuhan anggaran dibiayai oleh Pemerintah Pusat karena Pemda seharusnya juga bisa membantu kebutuhan daerahnya.
"Saatnya juga mendorong agar Pemda mempunyai tanggung jawab karena mereka yang paling tahu. Pemda juga bisa membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan penyediaan tenaga listirk," kata Rinaldy.
Keterlibatan Pemda juga akan lebih memudahkan soal pembebasan lahan. Rinaldy mengatakan, begitu listrik mulai dikelola per pulau, Pemda bisa diikutsertakan sebagai pemegang saham.
“Pemda juga bisa berkontribusi membantu pembebasan lahan. Begitu listrik ada masalah Pemda harus selesaikan," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Sudirman Said juga mengaku mendukung rencana regionalisasi PLN tersebut. Menurut mantan bos PT Pindad (Persero), PLN regional nantinya akan fokus pada sistem operasional dan pelayanan kepada pelanggan.
"Sementara di korporat fokus pada pengembangan, insvestasi, pembangunan pembangkit baru, transmisi baru, akan seperti itu," ujar Sudirman.
Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk memperkuat struktur PLN supaya bisa menanggung beban pembangunan listrik di masa mendatang. Ia pun yakin kalau regionalisasi ini dimulai, pembangunan pembangkit akan lebih masif dan efektif.
"Bayangkan saja kalau sekarang PLN mengoperasikan kapasitas 53 ribu MW, lima tahun lagi akan menjadi 100 ribuan MW. Akan menjadi dua kali lipat. Kekuatan manajemennya dibutuhkan dua kali lipat," kata dia. (gen)
Hanya dengan cara itulah Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi meyakini pembangunan kapasitas listrik nasional bisa lebih cepat dikebut.
"Saya usulkan setiap pulau satu region. Buat satu perencanaan, satu komando, satu jenderalnya, sehingga sumber energinya bersumber dari pulau itu. Itu akan berkembang dengan cepat. Lepaskan tanggung jawab kepada region," ujar Rinaldy di Jakarta, Minggu (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Listrik di desa kualitasnya tidak sama dengan di daerah industri. Jam pemakaiannya juga tidak sama," kata Rinaldy.
Usulan pembentukan kantor regional PLN bertujuan agar perencanaan dan pengambilan keputusan tidak terpusat lagi di PLN pusat. Di tingkat regional, PLN bisa melakukan perencanaan sehingga nantinya PLN pusat hanya mengambil keputusan saja agar pekerjaan lebih cepat dan efektif. Sehingga direksi di kantor pusat PLN tidak memiliki beban yang terlalu berat.
"Saatnya juga mendorong agar Pemda mempunyai tanggung jawab karena mereka yang paling tahu. Pemda juga bisa membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan penyediaan tenaga listirk," kata Rinaldy.
Keterlibatan Pemda juga akan lebih memudahkan soal pembebasan lahan. Rinaldy mengatakan, begitu listrik mulai dikelola per pulau, Pemda bisa diikutsertakan sebagai pemegang saham.
“Pemda juga bisa berkontribusi membantu pembebasan lahan. Begitu listrik ada masalah Pemda harus selesaikan," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Sudirman Said juga mengaku mendukung rencana regionalisasi PLN tersebut. Menurut mantan bos PT Pindad (Persero), PLN regional nantinya akan fokus pada sistem operasional dan pelayanan kepada pelanggan.
"Sementara di korporat fokus pada pengembangan, insvestasi, pembangunan pembangkit baru, transmisi baru, akan seperti itu," ujar Sudirman.
Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk memperkuat struktur PLN supaya bisa menanggung beban pembangunan listrik di masa mendatang. Ia pun yakin kalau regionalisasi ini dimulai, pembangunan pembangkit akan lebih masif dan efektif.
"Bayangkan saja kalau sekarang PLN mengoperasikan kapasitas 53 ribu MW, lima tahun lagi akan menjadi 100 ribuan MW. Akan menjadi dua kali lipat. Kekuatan manajemennya dibutuhkan dua kali lipat," kata dia. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK