DPR Desak Pemerintah Pangkas Kuota BBM Bersubsidi untuk AKR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengurangi jatah penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diberikan kepada PT AKR Corporindo Tbk.

Ini lantaran dalam beberapa tahun terakhir AKR selalu gagal menyalurkan solar bersubsidi sesuai kuota yang diberikan oleh BPH Migas.

Alhasil, PT Pertamina (Persero) yang diketahui menjadi penyalur utama BBM yang bersifat public service obligation (PSO) harus terkena getah tatkala perusahaan migas yang dimiliki oleh taipan Haryanto Hadikoesumo itu gagal memenuhi kewajibannya.

“Saya tidak tahu sejak kapan AKR rutin mendapatkan jatah untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Tapi yang saya tahu, jatah AKR tiap tahunnya selalu sisa. Kalau sudah tidak sanggup kenapa AKR selalu diberikan jatah?” kata Agus Sulistyono, anggota Komisi VII dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, kemarin sore.

Dari informasi yang dikumpulkan CNN Indonesia, desakan untuk mengurangi kewenangan AKR di dalam penyaluran BBM bersubsidi tak lepas dari banyaknya sisa kuota BBM bersubsidi perseroan tahun lalu.

Seperti yang diketahui pada 2014, AKR memperoleh kuota penyaluran BBM jenis solar bersubsidi mencapai 640 ribu kiloliter (kl).

Namun di dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut hanya mampu menyalurkan solar bersubsidi berkisar 340 ribu kl atau menyisakan 300 ribu kl yang akhirnya diberikan ke Pertamina untuk disalurkan ke masyarakat yang umumnya adalah nelayan.

Yang aneh, kata Agus, meski diketahui telah gagal menyalurkan BBM bersubsidi nyatanya BPH Migas tetap menambah kuota BBM jenis solar bersubsidi AKR Corporindo menjadi 645 ribu kiloliter (kl) untuk tahun ini.

Pilihan Redaksi AKR Corporindo Bagi-Bagi Dividen Rp 313 Miliar BPH Migas Usul Tambahan Kuota Solar untuk Pertamina Dua Perusahaan Minyak Revisi Kontrak Pembelian Biodiesel Pertamina Turunkan Harga Pertamax Bulan Depan

Berangkat dari putusan itu, ia pun mempertanyakan mekanisme penunjukan perusahaan penyalur BBM bersubsidi yang digelar oleh regulator usaha hilir migas nasional ini.

“Logikanya, kalau tidak sanggup kenapa harus diberikan ke AKR Corporindo banyak-banyak? Kenapa tidak diberikan semuanya ke Pertamina yang memang benar-benar punya jaringan luas? Ini yang aneh,” tegas Agus.

Menanggapi tudingan tersebut Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengatakan ditunjuknya AKR sebagai perusahaan penyalur BBM bersubsidi untuk menghindari adanya monopoli jika Pertamina hanya menjadi penyalur tunggal BBM PSO. Hal ini menyusul usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang beberapa waktu lalu disampaikan ke meja BPH Migas.

Sementara untuk desakan untuk mengurangi jatah kuota AKR, Andi bilang instansinya masih akan melakukan evaluasi yang mendalam mengenai usulan tersebut.

“Tidak tahu nantinya. Karena di dalam melakukan distribusi kan salah satu proposalnya itu dari jumlah SPDN (Stasiun Pengisian Diesel Nelayan) yang akan dibangun. Kalau AKR sudah akan membangun tapi (jatahnya) tidak dikasih atau ditambah, kasihan dong,” bela Andi. (gen)