YLKI Nilai Sikap Jokowi Bercabang Soal Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak tegas dan bercabang. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menangkap masih ada keinginan Jokowi untuk meluluskan mega proyek transportasi yang ditawarkan China dan Jepang itu.

“Kalau menyerahkan (pembangunan proyek HSR) itu kepada konsorsium BUMN berarti kan masih ada niat untuk menggolkan proyek itu,” kata Tulus Abadi saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (4/9).

Pilihan Redaksi Menko Darmin Jelaskan Alasan Jokowi Tolak Kereta Cepat Menteri Jonan Larang Pemenang Kereta Cepat Pakai Rel KAI Jokowi Limpahkan Tanggung Jawab Kereta Cepat ke Menteri BUMN

Sebelumnya, Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kereta cepat tidak dibutuhkan untuk menghubungkan Jakarta dan Bandung. Alasannya, selain tarifnya terlalu mahal, tingkat kecepatannya juga tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan China dan Jepang.

Menurut Jokowi, untuk menghubungkan Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah, 200-220 km per jam. Karenanya, pemerintah akan menyusun kerangka acuan yang jelas pembangunan kereta api berkecepatan menengah untuk bisa dikerjakan BUMN bersama swasta.  

Menanggapi hal itu, Tulus Abadi tetap berkeras tidak diperlukan lagi moda transportasi berbasis rel, baik kecepatan tinggi maupun sedang. Menurutnya, tidak ada urgensi untuk mengerahkan BUMN membangun sarana transportasi kereta baru untuk menghubungkan Jakarta-Bandung karena ada prioritas lain yang lebih penting untuk bisa digarap perusahaan pelat merah.

Salah satunya, lanjut Tulus, membenahi sarana transportasi publik yang sudah ada. Misalnya PT KAI (persero), dinilai Tulus masih memiliki ruang untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

“Negara-negara yang punya kereta api cepat itu public transport-­nya sudah beres,” ujarnya.