Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melemparkan tanggung jawab proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah menerima rekomendasi dari tim ekonomi di Kabinet Kerja serta konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG) yang melakukan evaluasi terhadap dua proposal yang diajukan China dan Jepang.
"Saya sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak menggunakan APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya business to business," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya, pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu dihitung lagi. Karena itu nantinya yang menyampaikan Menko (Perekonomian) atau Menteri BUMN," ucap Jokowi menegaskan.
Pada kesempatan terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengelak ketika ditanya media soal kelanjutan proyek kereta cepat. Dia juga mengaku belum tahu jika presiden lepas tangan terhadap proyek ini dengan melimpahkan sepenuhnya kepada dirinya.
"Saya belum tahu sih ya. Saya akan..saya belum tahu betul keputusannya beliau (Jokowi). Saya baru selesai ini jadi saya belum mau memberikan komentar," ujar dia usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Terkait hal ini, Rini berjanji akan membicarakan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait terkait kelanjutan mega proyek ini. Untuk itu, dia akan memberikan pemaparan secara menyeluruh terkait dua usulan proyek yang sudah dikirimkan China dan jepang.
(ags/gen)