Pengusaha Harap Paket Ekonomi Jokowi Tak Bikin Masalah Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonominya, sore ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani berharap paket kebijakan ekonomi itu tidak akan menimbulkan masalah baru.

Khususnya, soal deregulasi alias penghapusan pembatasan dan peraturan. Dia berharap deregulasi akan betul-betul mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pertama yang kita inginkan adalah deregulasi atas seluruh aturan yang tumpang tindih yang mengganggu atau menghambat sektor riil," ujar Hariyadi di Jakarta, Rabu (9/9).

Pilihan Redaksi Paket Kebijakan Belum Tuntas, Pemerintah Rilis Bertahap Selamatkan Rupiah, Pertamina Diminta Optimalkan Minyak RI Pemerintah Jamin Paket Kebijakan Bikin Investor Nyaman Lembaga Penjamin Simpanan Apresiasi Paket Kebijakan Jokowi Soal Rizal Ramli, Seskab Tegaskan Keputusan Jokowi Jadi Acuan

Selain deregulasi, pemerintah juga diharapkan mampu melakukan relaksasi dalam kebijakan fiskal. Ia pun memaklumi saat ini pemerintah tengah mengejar target pendapatan negara melalui perpajakan sebesar Rp 1.208 triliun yang tertuang dalam APBN-P 2015. Namun ia berharap kebijakan fiskal jangan mencederai pelaku usaha.

Dia memberikan contoh, pemerintah menetapkan kenaikan target penerimaan cukai dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 148,9 triliun, naik 23 persen dari APBN 2015. Kenaikan target tersebut berpotensi menimbulkan kenaikan tarif cukai rokok dan memberi beban bagi para pelaku industri hasil tembakau. “Itu kan kebijakan yang melemahkan sektor riil, itu harus bisa dikoreksi,” ucapnya.

Lebih lanjut, diharapkan ada upaya dari pemerintah untuk memperbesar subtitusi impor. Hariyadi menyebut, pasar domestik saat ini harus dijaga agar industri dalam negeri dapat berjalan dengan baik dan mampu bersaing dengan industri luar. “Lalu government spending, yang harus segera dilaksanakan," ujar Hariyadi.

Untuk deregulasi sendiri, Presiden telah menyatakan hari ini bahwa ada 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan. “Pemerintah berkomitmen menyelesaikan paket deregulasi ini pada September-Oktober 2015, dan mungkin akan ada tahap II dan mungkin tahap III,” ujarnya di istana Kepresidenan, rabu (9/9).

Lihat juga: Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I

(ded/ded)