Hipmi Minta Jokowi Bantu UMKM dengan Turunkan Bunga KUR

Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap paket kebijakan ekonomi yang tengah disusun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan sektor riil. Beberapa kebijakan yang selalu didengungkan Hipmi adalah menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mempermudah persyaratan pinjaman bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dari rencana paket kebijakan pemerintah yang tengah disusun, kami harap hal itu bisa meningkatkan iklim investasi dan bisa mendukung sektor riil. Mengapa? Karena banyak tenaga kerja terserap di sektor riil, sehingga kalau hal ini dibenahi akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya seperti meningkatnya pendapatan dan juga konsumsi masyarakat," ujar Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (3/9).

Bahlil menambahkan, UMKM merupakan sektor riil prioritas yang harus didukung pemerintah mengingat jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, ia berharap pemerintah mau melakukan pembenahan regulasi besar-besaran untuk menggerakkan sektor ini.

Salah satu dukungan yang diharapkan UMKM, lanjut Bahlil, antara lain dengan menurunkan bunga KUR yang saat ini dinilai masih cukup tinggi. Meskipun pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen, Hipmi menilai angka tersebut masih memberatkan bagi UMKM.

"Sejak awal kepengurusan kami berjalan, kami selalu menginginkan agar bunga kredit bisa lebih rendah dari sekarang. Bayangkan, sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang banyak, namun kebijakannya tidak bersifat bijak sama sekali. Maka dari itu, kami selalu perjuangkan single digit (bunga UMKM), dan untungnya tahun depan rencananya bunga UMKM akan turun lagi," katanya.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Siapkan Resep Baru Pendorong Investasi ADB: Deregulasi Kebijakan Lawas Ketika Ekonomi Terguncang Pengusaha Real Estate Tunggu Liberalisasi Properti Jokowi

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Koperasi dan UKM pada hari ini menjanjikan bunga pinjaman UMKM pada tahun depan  turun menjadi 9 persen. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menilai angka tersebut merupakan bunga tingkat yang optimal kendati ia berharap bisa lebih rendah lagi.

"Dari sisi pengusaha, tentunya kami ingin bunga rendah. Tapi kami juga harus paham situasi, pemerintah kan juga menyubsidi selisih antara bunga yang ditetapkan dan juga bunga perbankan. Jadi kami tak mau membebankan pemerintah juga. Bagi kami, yang penting UMKM berkembang, pengusaha muda bertambah, bisa menyejahterakan masyarakat juga. Kami tunggu hal itu terealisasi," tuturnya.

Selain bunga kredit rendah, Bahlil juga berharap otoritas terkait menyederhanakan administrasi pengajuan pinjaman bagi UMKM. Alasannya, selama ini pengusaha UMKM selalu dihadapkan pada syarat-syarat administrasi yang sulit untuk dipenuhi.

"Kalau kita mau pinjam ke bank, harus ada catatan neraca tiga bulan terakhir dan juga hrus menyerahkan agunan sebesar 120 persen. Ini kan lucu, bagaimana pengusaha muda bisa memiliki hal tersebut mengingat usaha mereka juga belum mulai. Kita harap hal ini juga bisa dipertimbangkan untuk diubah oleh pemerintah," tuturnya.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia hingga saat ini sebanyak 56,7 juta pengusaha. Dari angka jumlah tersebut, sebanyak 800 ribu pengusaha mikro diharapkan pemerintah naik kelas ke level UKM.
dari angka 602 ribu unit di tahun lalu.

Apabila kedua usulan Hipmi ini didengar dan dilaksanakan pemerintah, pengusaha asal Papua itu optimistis pertumbuhan ekonomi bisa kembali naik menjadi di atas 5 persen pada tahun ini.

(ags/gen)