Paket Kebijakan Ekonomi Disebut Menguntungkan Nelayan Kecil
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Kamis, 10 Sep 2015 13:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Paket Kebijakan Ekonomi September di sektor pertambangan, gas, dan maritim yang dikeluarkan pemerintah dinilai merupakan terobosan struktural ditandai dengan adanya Badan Penyangga Gas Bumi (BPGB) dan pemerintah sebagai kuasa penambangan.
“Badan Penyangga Gas dan penegasan pemerintah sebagai kuasa penambangan merupakan terobosan luar biasa yang menegaskan amanat dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945, karena keberpihakannya sangat jelas dan tegas,” ungkap Martin Panggabean, Ekonom IGIco Advisory dalam keterangan persnya, Kamis (10/9).
Selain itu, Martin menilai penurunan harga gas dalam negeri akan sangat berdampak terhadap banyak hal, terutama biaya energi nelayan akan turun sehingga meningkatkan pendapatan nelayan.
Hal ini tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Namun perlu diwaspadai agar pencurian ikan dapat terus ditekan.
“Jika tidak, maka turunnya biaya energi nelayan tidak dapat ditranslasikan menjadi kesejahteraan karena ikan yang akan ditangkap sudah tidak tersedia karena habis dicuri,” tegasnya.
Martin juga memberikan catatan agar distribusi BBG ini dibuat menjadi seefisien mungkin dan ketersediaanya dijamin. Dengan kata lain, jalur distribusi yang bersifat monopoli harus dihindari.
Hemat Devisa
Menurut Martin, ketersediaan bahan bakar gas (BBG) bagi alat transportasi tidak hanya menekan impor Indonesia, tetapi sekaligus menghemat devisa dan membuat kualitas lingkungan hidup Indonesia menjadi lebih baik.
“Kami mencatat bahwa akan lebih baik lagi jika penggunaan gas ini diadopsi oleh pemerintah daerah beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Dengan demikian tercipta langit bersih.” Pada gilirannya, hal ini akan berdampak terhadap penerimaan pemerintah melalui carbon-tax yang dapat dijual ke negara lain.
Disamping gas, tambah Martin, juga mencatat bahwa salah satu penyebab keunggulan komparatif Indonesia tidak dapat menjadi kenyataan adalah karena mahalnya biaya transportasi. Ini adalah isu lawas namun sangat relevan. Deregulasi kali ini memberikan peluang yang makin besar, bukan hanya bagi angkutan darat namun juga untuk angkutan darat dan terutama angkutan laut. (gen)
“Badan Penyangga Gas dan penegasan pemerintah sebagai kuasa penambangan merupakan terobosan luar biasa yang menegaskan amanat dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945, karena keberpihakannya sangat jelas dan tegas,” ungkap Martin Panggabean, Ekonom IGIco Advisory dalam keterangan persnya, Kamis (10/9).
Selain itu, Martin menilai penurunan harga gas dalam negeri akan sangat berdampak terhadap banyak hal, terutama biaya energi nelayan akan turun sehingga meningkatkan pendapatan nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jika tidak, maka turunnya biaya energi nelayan tidak dapat ditranslasikan menjadi kesejahteraan karena ikan yang akan ditangkap sudah tidak tersedia karena habis dicuri,” tegasnya.
Menurut Martin, ketersediaan bahan bakar gas (BBG) bagi alat transportasi tidak hanya menekan impor Indonesia, tetapi sekaligus menghemat devisa dan membuat kualitas lingkungan hidup Indonesia menjadi lebih baik.
“Kami mencatat bahwa akan lebih baik lagi jika penggunaan gas ini diadopsi oleh pemerintah daerah beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Dengan demikian tercipta langit bersih.” Pada gilirannya, hal ini akan berdampak terhadap penerimaan pemerintah melalui carbon-tax yang dapat dijual ke negara lain.
Disamping gas, tambah Martin, juga mencatat bahwa salah satu penyebab keunggulan komparatif Indonesia tidak dapat menjadi kenyataan adalah karena mahalnya biaya transportasi. Ini adalah isu lawas namun sangat relevan. Deregulasi kali ini memberikan peluang yang makin besar, bukan hanya bagi angkutan darat namun juga untuk angkutan darat dan terutama angkutan laut. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK