Kadin: Kebakaran Hutan Rugikan Ekonomi Riau Rp 20 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menghitung nilai kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau sekitar Rp 20 triliun. Estimasi Kadin tersebut memperhitungkan bencana asap yang telah melumpuhkan ekonomi Riau selama hampir sebulan terakhir.

"Kalau menggunakan metode penyusutan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Riau, terjadi penyusutuan sekitar 8 persen atau potential loss-nya itu sekitar Rp 20 triliun," ujar Viator Butarbutar, Wakil Ketua Umum Kadin Riau kepada CNN Indonesia, Selasa (15/9).

Pilihan Redaksi Menkes Sebut Pencemaran Udara Riau Belum Berbahaya Kepala BNPB: Orang Sehat ke Riau Bisa Langsung Sesak Jokowi: Cabut Izin Usaha Pembakar Hutan

Menurut Viator, lebih dari 13 ribu pelaku usaha di Riau terdaftar sebagai anggota aktif Kadin. Namun, Viator mengatakan jika memperhitungkan pelaku usaha lainnya yang bukan anggota aktif Kadin, jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta pebisnis.

"Ini sudah sangat, sangat, sangat, sangat...menganggu. Memang tidak sepenuhnya (bisnis) berhenti, tetapi jauh dampaknya luas sekali," tuturnya.

Sektor usaha yang paling terpukul, lanjut Viator, adalah sektor perkebunan dan kehutanan; serta jasa-jasa, perhotelan dan perdagangan. Kedua sektor ini merupakan penyumbang PDRB terbesar Riau setelah sektor pertambangan, minyak dan gas (migas).
 
"Kedua sektor usaha itu menyumbang sekitar 48 persen PDRB Riau," katanya.

Viator mengatakan hampir sebulan ini asap kebakaran hutan menyelimuti seluruh wilayah Riau. Bencana ini tak hanya membuat transportasi udara berhenti selama 10 hari, tetapi juga mulai mengganggu distribusi logistik lewat jalur darat dan laut.

"Bahkan sudah ada warning dari Syahbandar agar kapal-kapal berhati-hati. Praktis hanya transportasi darat yang masih jalan, itu pun sangat lambat," tuturnya.

Viator menambahkan, bencana kebakaran hutan dan kabut asap saat ini merupakan yang paling parah yang pernah dialaminya.

"Kami akan bertemu dengan semua asosiasi untuk inventarisir apa-apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait kerugian dunia usaha ini," tuturnya. (ags)