Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu laporan kelanjutan rencana kerjasama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Meskipun menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam proyek tersebut, namun Jokowi memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap dikerjakan konsorsium perusahaan pelat merah.
“Saya menunggu hitung-hitungannya. Kalau hitungan investasinya masuk akal, silakan jalan. Jadi bukan dibatalkan,” kata Jokowi di Wisma Duta Doha, Qatar, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (15/9).
Kepada Menteri Rini Soemarno, Jokowi menitahkan pengerjaan proyek tersebut harus mengikuti tiga rambu. Pertama tidak menggunakan APBN, kemudian tidak memperoleh jaminan pemerintah, serta mempersilakan Rini menjadi pimpinan proyek dengan menyerahkannya untuk digarap BUMN dan swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jokowi, ada dua alternatif kereta api cepat Jakarta-Bandung yang pemerintah belum memperoleh hitung-hitungannya secara konkrit. Pertama hitungan investasi jika proyek kereta cepat memiliki kecepatan 350 kilometer (km) per jam dan satu lagi proyek kereta cepat yang maksimal mampu berlari 250 km per jam.
Tuntut Transparansi
Presiden mengingatkan, bahwa perhitungan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus dipaparkan ke masyarakat secara jelas. Karena berdasarkan studi kelayakan yang dibuat China dan Jepang sebelumnya, proyek tersebut akan menyedot dana yang tidak kecil sekitar Rp 70 triliun–Rp 80 triliun.
“Namun karena ini keputusan politik, maka dalam jangka panjangnya sisi sosial ekonominya juga harus diperhitungkan. Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita ya nggak gitu. Jangan terlalu disetir oleh investor, tidak mau saya,” tegas Jokowi.
(gen)