Pengusaha Minta Jokowi Buat Aturan Main Kawasan Berikat Migas
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Selasa, 22 Sep 2015 09:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pelaku usaha industri hilir minyak dan gas bumi (migas) menyambut baik rencana pemerintah yang akan membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus untuk komoditas minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), hingga gas bumi cair atau liquefied petroleum gas (LPG) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Presiden Direktur Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI) Junaedi Elvis berpendapat kehadiran PLB migas khusus diyakini mampu menekan biaya operasional dan distribusi untuk memenuhi pasokan beberapa wilayah industri di Indonesia.
"Jadi dengan kata lain, Pertamina dan beberapa pelaku usaha BBM lainnya mampu melakukan efisiensi dalam hal pendistribusian. Saya pikir kebijakan ini sudah benar, hanya saja pemerintah juga harus menyiapkan aturan main yang jelas agar semua merasakan dampak dari pembangunan pusat berikat minyak," kata Elvis kepada CNN Indonesia, Selasa (22/9).
Seperti yang diketahui, dalam rangka menjamin pasokan dan mengurangi ketergantungan minyak mentah, BBM, dan gas impor dari Singapura pemerintah akan membangun kawasan berikat khusus di beberapa wilayah seperti Batam, Balikpapan, Papua dan Merak.
Guna memuluskan rencana tersebut, pemerintah berencana menerbitkan beleid teranyar yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi jilid I di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Tak cuma itu, Kementerian Keuangan juga sudah menebar banyak insentif demi menggugah minat investor dalam pembangunan kilang pengolahan dan tangki penimbunan minyak di Indonesia.
Jaminan Pembeli
Berangkat dari hal tersebut, Elvis pun berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk terlibat di dalam pembangun PLB berikat khusus.
Pemerintah menurutnya juga harus memastikan adanya pembeli minyak dan BBM yang disimpan di dalam kawasan tersebut.
"Salah satunya ya dengan menunjuk Pertamina sebagai offtaker. Soal (bisnis) nantinya akan beli putus atau konsinyasi, kami kembalikan ke pemerintah. Karena bagaimana pun juga Pertamina merupakan perusahaan nasional yang mendominasi pasar BBM ritel dan mengetahui peta kebutuhannya di wilayah Indonesia," tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Peneliti Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Erie Soedarmo juga berharap pemerintah dapat menentukan lokasi PLB migas dengan cermat. Ini dimaksudkan agar pembangunan PLB memberikan dampak yang besar dan menyeluruh terhadap perekonomian di sejumlah wilayah Indonesia.
"Selain di wilayah Barat, sebaiknya pembangunan kawasan berikat minyak ini juga harus direalisasikan ke Indonesia Timur yang menjadi jalur pelayaran internasional dari Australia ke Asia Timur. Jadi proyek ini jangan cuma Batam yang sudah ada kilang punya Oiltanking, Balikpapan yang sudah ada kilang milik Pertamina, atau Merak yang sudah ada kilang punya perusahaan swasta nasional," ujar Erie. (gen)
Presiden Direktur Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI) Junaedi Elvis berpendapat kehadiran PLB migas khusus diyakini mampu menekan biaya operasional dan distribusi untuk memenuhi pasokan beberapa wilayah industri di Indonesia.
"Jadi dengan kata lain, Pertamina dan beberapa pelaku usaha BBM lainnya mampu melakukan efisiensi dalam hal pendistribusian. Saya pikir kebijakan ini sudah benar, hanya saja pemerintah juga harus menyiapkan aturan main yang jelas agar semua merasakan dampak dari pembangunan pusat berikat minyak," kata Elvis kepada CNN Indonesia, Selasa (22/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guna memuluskan rencana tersebut, pemerintah berencana menerbitkan beleid teranyar yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi jilid I di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Jaminan Pembeli
Berangkat dari hal tersebut, Elvis pun berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk terlibat di dalam pembangun PLB berikat khusus.
"Salah satunya ya dengan menunjuk Pertamina sebagai offtaker. Soal (bisnis) nantinya akan beli putus atau konsinyasi, kami kembalikan ke pemerintah. Karena bagaimana pun juga Pertamina merupakan perusahaan nasional yang mendominasi pasar BBM ritel dan mengetahui peta kebutuhannya di wilayah Indonesia," tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Peneliti Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Erie Soedarmo juga berharap pemerintah dapat menentukan lokasi PLB migas dengan cermat. Ini dimaksudkan agar pembangunan PLB memberikan dampak yang besar dan menyeluruh terhadap perekonomian di sejumlah wilayah Indonesia.
"Selain di wilayah Barat, sebaiknya pembangunan kawasan berikat minyak ini juga harus direalisasikan ke Indonesia Timur yang menjadi jalur pelayaran internasional dari Australia ke Asia Timur. Jadi proyek ini jangan cuma Batam yang sudah ada kilang punya Oiltanking, Balikpapan yang sudah ada kilang milik Pertamina, atau Merak yang sudah ada kilang punya perusahaan swasta nasional," ujar Erie. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK