Jokowi Dinilai Belum Serius Turunkan Angka Kemiskinan
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Minggu, 27 Sep 2015 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah menyatakan Pemerintahan Joko Widodo belum serius mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Hal itu terlihat dari peningkatan angka kemiskinan, dan kurangnya upaya kordinasi antar kementerian serta lembaga yang bertanggung jawab.
"Pemerintah harus fokus pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu mengeluarkan variasi wacana untuk menanggulangi itu. Saat ini pengantasan kemiskinan tidak dilakukan secara integratif. Masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri dengan programnya," ujar Firmazah dalam diskusi bertajuk "Orang Miskin Bertambah Banyak" di Cikini, Jakarta, Minggu ( 27/9).
Pemerintah, menurutnya harus memiliki program yang tepat dan terukur serta menjadikan kemiskinan sebagai prioritas.
Ini mengingat di tahun-tahun mendatang, kompleksitas permasalahan kemiskinan akan berpengaruh pada pembangunan.
Lebih lanjut, Staf Ahli bidang Ekonomi di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini berpendapat Jokowi juga perlu menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan prioritas dan indikator penting bagi pembangunan dalam setiap pidatonya.
"Harus ada intervensi dari negara. Masyarakat miskin merupakan bagian penting dari keadaan ekonomi nasional. Jika tidak ada political will, maka akan meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.
Firmanzah pun berkesimpulan program pengentasan kemiskinan saat ini masih dilakukan secara sporadis. Ini lantaran pemerintah dinilai belum memiliki blueprint yang komprehensif dan konkret untuk segera menyelesaikan problematikan kemiskinan.
"Saya yakin tahun depan kemiskinan akan meningkat. Salah satunya ada fenomena El Nino yang melanda daerah-daerah yang bergantung pada hasil alam seperti Kalimantan dan Sumatera," ujarnya.
Petakan Wilayah Miskin
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Meret 2015 mencapai 28,9 jiwa. Peningkatan tesebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya depresiasi rupiah serta kondisi alam yang mulai berubah.
Berangkat dari data itu, Firmanzah berharap pemerintah melakukan penambahan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, khusunya anggaran bagi desa.
Ia menilai, pada umumnya kemiskinan tertinggi terjadi di kawasan pedesaan sehingga pihak yang lebih mengetahui permasalahan kemiskinan adalah desa.
Disamping, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan memperbaharui data kemiskinan di Indonesia sehingga pemerintah mangetahui wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Pemerintah harus mengeluarkan stimulus bagi masyarakat miskin. Sebab hanya itu yang bisa dirasakan langsung oleh mereka," tandas Firmanzah. (dim)
Hal itu terlihat dari peningkatan angka kemiskinan, dan kurangnya upaya kordinasi antar kementerian serta lembaga yang bertanggung jawab.
"Pemerintah harus fokus pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu mengeluarkan variasi wacana untuk menanggulangi itu. Saat ini pengantasan kemiskinan tidak dilakukan secara integratif. Masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri dengan programnya," ujar Firmazah dalam diskusi bertajuk "Orang Miskin Bertambah Banyak" di Cikini, Jakarta, Minggu ( 27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini mengingat di tahun-tahun mendatang, kompleksitas permasalahan kemiskinan akan berpengaruh pada pembangunan.
"Harus ada intervensi dari negara. Masyarakat miskin merupakan bagian penting dari keadaan ekonomi nasional. Jika tidak ada political will, maka akan meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.
Firmanzah pun berkesimpulan program pengentasan kemiskinan saat ini masih dilakukan secara sporadis. Ini lantaran pemerintah dinilai belum memiliki blueprint yang komprehensif dan konkret untuk segera menyelesaikan problematikan kemiskinan.
"Saya yakin tahun depan kemiskinan akan meningkat. Salah satunya ada fenomena El Nino yang melanda daerah-daerah yang bergantung pada hasil alam seperti Kalimantan dan Sumatera," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Meret 2015 mencapai 28,9 jiwa. Peningkatan tesebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya depresiasi rupiah serta kondisi alam yang mulai berubah.
Berangkat dari data itu, Firmanzah berharap pemerintah melakukan penambahan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, khusunya anggaran bagi desa.
Ia menilai, pada umumnya kemiskinan tertinggi terjadi di kawasan pedesaan sehingga pihak yang lebih mengetahui permasalahan kemiskinan adalah desa.
Disamping, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan memperbaharui data kemiskinan di Indonesia sehingga pemerintah mangetahui wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Pemerintah harus mengeluarkan stimulus bagi masyarakat miskin. Sebab hanya itu yang bisa dirasakan langsung oleh mereka," tandas Firmanzah. (dim)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK