Wantimpres: Paket Kebijakan Rupiah Tidak Bisa Instan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan bahwa paket kebijakan pemerintah untuk menahan laju pelemahan rupiah tidak bisa dinikmati secara instan. Dia meminta semua pihak terkait untuk membantu stabilisasi ekonomi Indonesia.

"Saya berharap bahwa menteri-menteri ekonomi dan otoritas ekonomi Indonesia menjaga agar stabilitas ekonomi makro itu stabil, terjaga baik, dan menjaga kepercayaan masyarakat dunia usaha serta investor pada ekonomi Indonesia," katanya usai melakukan rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3) malam.

Sedianya, rapat terbatas soal rupiah tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, karena rapat berlangsung lama, Presiden pun untuk pertama kalinya berhalangan hadir dalam rapat tersebut.

Sri mengungkapkan, rapat dengan Presiden memang cukup lama karena masalah ekonomi saat ini menjadi isu yang dianggap perlu untuk segera dicari solusinya. Apalagi, tren mata uang rupiah yang terus melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat berlangsung cukup lama sehingga terjadi ketidakstabilan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Kami diskusikan masalah bagaimana menjaga stabilitas nilai rupiah dan juga bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena tren pelemahan rupiah yang terjadi kan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi perlu dijaga supaya stabil," ujar Sri.

Akibat rapat tersebut, Presiden terpaksa berhalangan hadir dan memimpin ratas tentang finalisasi pilkada serentak. Atas dasar hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengambil alih sebagai pemimpin ratas rupiah tersebut.

"Bapak Presiden masih ada acara, kita mulai rapat ini," kata JK ketika membuka ratas.

Ia pun meminta agar para menteri terkait melaporkan perkembangan pekerjaan masing-masing. "Agenda kita mendengarkan laporan bidang Polhukam, mendengar laporan dari Menko sebelum nanti minggu pertama kita menggelar rapat paripurna," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyediakan paket kebijakan untuk membuat pelaku pasar dalam negeri lebih kompetitif guna menghadapi persaingan global, meski nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi.

Pilihan Redaksi Menko Sofyan Menolak Dituding Contek Kebijakan Rupiah Jokowi Minta Seluruh Perusahaan Transaksi dengan Rupiah Pemerintah Kibarkan Bendera Putih Capai Target Lifting Minyak

Pertama, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor.

Ketiga, penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keempat, meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

Kelima, insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal.

Keenam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.

Ketujuh, mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.

Kedelapan, Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah. (gir/gir)