Jakarta, CNN Indonesia --
Belum genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mulai mengungkapkan beberapa kebijakan yang ia klaim mampu memperbaiki tata kelola energi hingga pertambangan Indonesia.
Di sektor perizinan, Sudirman mengatakan jajarannya telah berhasil melakukan penyederhaan terhadap 218 perizinan menjadi 89 perizinan.
Tak cuma itu, mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini juga telah memangkas mekanisme pembuatan izin dengan menyerahkannya kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Izin yang didelegasikan ke PTSP itu sudah sebanyak 63 izin. Kementerian ESDM juga sudah menyusun perncanaan dan pemograman APBN lebih cepat tujuh bulan dari biasanya," tutur Sudirman saat berpidato di
Hari Pertambangan dan Energi ke-70, di kantornya, Senin (28/9).
Selain perizinan dan penyusunan program, Sudirman melanjutkan segala keputusan yang berkaitan dengan kebijakan di sektor energi dan pertambangan yang diambilnya juga dinilai sudah lebih transparan dari para pendahulunya.
Di samping itu ia pun mengaku telah meningkatkan koordinasi sekaligus upaya konsolidasi antara organisasi Kementerian ESDM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi.
"Setahun terakhir kami sudah bekerja keras untuk menata kembali hal-hal yang para periode lalu tidak tersentuh dengan serius. Saya memilih penataan dari sisi kelembagaan, menata people, menata budaya," cetusnya.
Rombak Strukutur OrganisasiSeperti diketahui, sejak dilantik pada medio Oktober 2014 Sudirman telah melakukan lebih dari dua kali perombakan terhadap ratusan pejabat yang berasal dari eselon I, II hingga III dan IV.
Dari hitungannya, tak kurang 503 pejabat di lingkungan organisasi Kementerian ESDM telah mengalami pergeseran jabatan (rotasi), termasuk 60 orang diantaranya adalah pejabat yang mengalami penurunan dari segi jabatan atau demosi.
"503 pimpinan kita mengalami penyegaran, 141 orang mengalami promosi, dan 302 mengalami penyegaran fungsi. Mereka saya rotasi dengan jabatan dan tantangan baru sambil memberi kesempatan yang perform untuk naik. Kemudian ada 60 orang yang di demosi, bukan karena tidak suka dengan mereka. Melainkan saya sayang dengan orang yang perform," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengungkapkan instansinya juga telah melakukan perbaikan guna merealisasikan program pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Selain mendorong eksekusi pembangunan pembangkit, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga bakal mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menggeber pelaksanaan tender program 35 ribu MW.
"Saya mencatat PPA (
power purchase agreement) yang ditandatangani sudah 5.952 MW, EPC yang dikerjakan PLN sudah (konstruksi) 4.873 MW, EPC (yang dikerjakan) IPP sudah 7.855 mwMW COD (
commercial operation date) bagian PLN 7 ribu MW yang
on-going 1.484 MW, hingga yang sampai
groundbreaking pembangkit 2.100 MW," tuturnya.
Tak Ada Kemajuan di Minerba
Meski berbangga atas sejumlah capaian tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum dapat dinilai berhasil mengawal progres renegoisasi kontrak pertambangan atas puluhan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga Kontrak Karya (KK).
Hingga akhir September ini, realisasi dari program renegoisasi kontrak baru menyasar pada 10 perusahaan.
"Pembangunan smelter sendiri baru dibawah 30 persen dan smelter yang baru beroperasi enam perusahaan,'" ucap Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono.
(dim/gen)