Menteri Susi Dorong TNI-AL Beli Kapal Pengawas Rp 3 Triliun
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 30 Sep 2015 15:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai TNI Angkatan Laut (AL) perlu menambah armada kapal besar. Hal itu penting untuk mengoptimalkan upaya pengawasan maritim di tanah air.
“Paling tidak angkatan laut harus diberikan enam sampai delapan kapal besar paling tidak level seperti Landing Platform Dock (LDP) yang panjangnya 140 meteran kira-kira,” kata Susi dalam acara Lokakarya Publik bertema “Laut Masa Depan Bangsa” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9).
Susi merinci paling tidak satu kapal digunakan untuk standby mengawasi perairan Malaka, satu kapal di perairan Kepulauan Natuna, satu kapal untuk perairan Sulawesi hingga ke wilayah timur Indonesia, dan dua kapal untuk mengawasi perairan laut Arafuru dan Timor Leste.
“Sekarang kapal KRI LPD sampai berapa? Empat saja,” ujarnya.
Rp 3 Triliun
Susi menyadari harga sebuah kapal LPD tidak murah, berkisar Rp 1,5 triliun–Rp 3 triliun. Namun, nominal harga tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan dari konsumsi bahan-bakar minyak (BBM) dari kapal penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di Tanah Air yang diperkirakan Susi mencapai Rp 100 triliun per atau sekitar 35 persen dari konsumsi solar nasional.
“Angkatan laut dan kepolisian harus bicara kepada pemerintah bahwa dengan hilangnya ribuan kapal illegal fishing itu pemerintah itu sudah menghemat BBM ratusan triliun rupiah per tahunnya,” ujarnya.
Selain penambahan kapal laut, Susi juga menilai angkatan laut perlu menambah armada pesawat udara. Belajar dari pengalaman penangkapan kapal Silver Sea beberapa waktu lalu, foto udara aktivitas ilegal kapal itu berasal dari pemerintah Australia.
“Tentu Angkatan Laut harus punya armada udara lebih banyak daripada kapal lautnya,” ujarnya. (gen)
“Paling tidak angkatan laut harus diberikan enam sampai delapan kapal besar paling tidak level seperti Landing Platform Dock (LDP) yang panjangnya 140 meteran kira-kira,” kata Susi dalam acara Lokakarya Publik bertema “Laut Masa Depan Bangsa” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9).
Susi merinci paling tidak satu kapal digunakan untuk standby mengawasi perairan Malaka, satu kapal di perairan Kepulauan Natuna, satu kapal untuk perairan Sulawesi hingga ke wilayah timur Indonesia, dan dua kapal untuk mengawasi perairan laut Arafuru dan Timor Leste.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Angkatan laut dan kepolisian harus bicara kepada pemerintah bahwa dengan hilangnya ribuan kapal illegal fishing itu pemerintah itu sudah menghemat BBM ratusan triliun rupiah per tahunnya,” ujarnya.
Selain penambahan kapal laut, Susi juga menilai angkatan laut perlu menambah armada pesawat udara. Belajar dari pengalaman penangkapan kapal Silver Sea beberapa waktu lalu, foto udara aktivitas ilegal kapal itu berasal dari pemerintah Australia.
“Tentu Angkatan Laut harus punya armada udara lebih banyak daripada kapal lautnya,” ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK