OJK Rayu Ditjen Pajak Hapus Pajak Ganda Repo

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Selasa, 06/10/2015 13:09 WIB
OJK Rayu Ditjen Pajak Hapus Pajak Ganda Repo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto (kedua kanan) dan anggota OJK (kiri ke kanan) Ilya Avianti, Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Firdaus Djaelani, Nurhaida, dan Nelson Tampubolon saat ramah tamah di Kantor OJK Jakarta, Senin (5/1). (Antara Foto/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar transaksi gadai saham atau repurchase agreement (repo) terhindar dari pembayaran pajak ganda.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan, dalam pemindahan kepemilikan efek melalui repo, terdapat proses jual dan beli. Ia mengaku pihaknya mengusulkan agar setiap transaksi tersebut dianggap sebagai satu kesatuan transaksi untuk meringankan pajak.

"Nah itu kami usulkan jadi satu kesatuan, agar terkena satu kali pajak saja. Karena perjanjian awal kan memang dibeli untuk dijual kembali. Saat ini masih dalam pembahasan," ujarnya di Padang, Senin (5/10).


Menurutnya, pembahasan pajak tersebut masuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pedoman Repo dengan Menggunakan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex.

Adanya GMRA, jelas Nurhaida, bakal memberikan kepastian hukum terkait repo. Apalagi, menurutnya aturan global yang dipakai menjadi acuan bisa disesuaikan dengan kebijakan hukum di dalam negeri, yang salah satunya terkait dengan urusan pajak.

"Repo ini memang banyak terjadi, tapi belum berkembang. Makanya jika ada standar yang sama, maka bisa dipahami dengan lebih baik. Pemodal global juga tidak lagi bertanya-tanya," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK Yunita Linda Sari mengatakan, dalam aturan perpajakan terdapat kesulitan untuk menjadikan transaksi-transaksi itu sebagai satu kesatuan penghitungan pajak.

"Karena kan dalam undang-undang perpajakan disebutkan secara spesifik, bahwa setiap ada perpindahan kepemilikan dan perubahan nilai harga diartikan sebagai satu kali transaksi," ujarnya.

Atas dasar itu, Yunita mengatakan, transaksi repo berpotensi terkena pajak dua kali, yakni pada saat pembelian dan saat penjualan kembali. Dia berharap, aturan ini dapat dituntaskan pada akhir tahun.

"Memang target pajak kan sangat tinggi. Kami sebetulnya berada pada sisi yang sama dengan pemerintah. Kami berusaha meminimalisasi pro dan kontra yang muncul. Semua usulan tetap akan diakomodasi," tuturnya. (ags/gen)
ojk