KUR Diperluas untuk TKI dan Buruh yang Kena PHK

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain menambahkan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam perhitungan upah, paket kebijakan ekonomi jilid IV yang diumumkan pemerintah di Istana Kepresidenan, Kamis (15/10) sore, juga mengatur soal perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Sekarang diubah KUR itu adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau karyawan yg melakukan kegiatan atau usaha produktif,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

KUR, kata Darmin, kini bisa diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Ada kemungkinan tenaga kerja itu membutuhkan biaya awal bagi keluarga yang ditinggalkan. “Yang pasti dia bisa membayar,” tuturnya.

Pilihan Redaksi Menteri Darmin Sebut Paket Ekonomi IV Fokus ke Tenaga Kerja Pengusaha Rokok Minta Tarif Cukai Rokok Masuk Paket Ekonomi Menteri Darmin Akui Paket Ekonomi I Terlalu Ambisius Rupiah Undervalued, Menko Darmin Waspadai The Fed Pemerintah Pastikan Upah Buruh Naik Setiap Tahun

KUR juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan produktif. Termasuk pula buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain soal pengupahan dan kredit untuk buruh, paket kebijakan keempat ini juga menyebutkan soal lembaga pembiayaan ekspor. Lembaga ini, kata Menko Darmin, akan difokuskan pada pembiayaan di UKM saja. Aturan mainnya akan diubah, dari aturan perbankan menjadi aturan lembaga keuangan. “Supaya kemampuannya meminjamkan jadi lebih banyak,” katanya.

Soal perubahan ini, Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah, melalui lembaga ekspor, bermaksud untuk mendukung UKM yang memiliki potensi ekspor. Selain supaya tetap mampu memproduksi produk berkualitas ekspor, UKM juga tak perlu memecat karyawannya.

“Maka kami berikan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari kredit komersial, terutama pada usaha yang rentan mem-PHK,” tutur Bambang.

Dari hasil penelitian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), ada 30 perusahaan yang berpotensi mendapat kredit modal kerja sebagai pendamping kredit yang lain. Besar pinjaman yang bisa diberikan maksimum Rp 50 miliar. Adapun jenis usaha yang dibidik adalah komoditas, furnitur, perkayuan, tekstil, pertanian, dan sebagainya.

“Jumlah tenaga kerjanya paling kecil 50 orang, yang paling besar 5.000 orang,” tutur Menteri Bambang. “Kebijakan ini ada potensi menyelamatkan karyawan 27 ribu karena di tempat mereka bekerja akan dibantu subsidi dari LPEI.” (ded/ded)