Teten Masduki Kini Ikut Dukung Perpanjangan Kontrak Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Tarik ulur rencana perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia kembali menghangat jelang keberangkatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) di akhir Oktober 2015 ini.

Setelah sebelumnya terjadi perang dingin yang sampai sekarang belum terselesaikan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait perlu tidaknya KK diperpanjang dalam waktu dekat meski kontrak baru berakhir 2021 mendatang, kini giliran Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan pandangannya.

Teten memberi sinyal mendukung Menteri ESDM yang ingin Freeport bisa memperoleh perpanjangan kontrak dalam tempo cepat. Bahkan tanpa menyebut angka pasti, ia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa kolaps tanpa ada setoran dari Freeport.

“Kontrak Freeport berakhir 2021, dan sesuai Undang-Undang baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar,” ujar Teten di Istana Kepresidenan, kemarin malam.

Mantan Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengaku sudah berdiskusi dengan semua pebisnis tambang terkait urgensi dari perpanjangan kontrak bagi perusahaan.

“Saya tanya ada tidak ada orang yang mau investasi supaya produksi terus menanjak, tapi mereka tidak yakin akan mendapat perpanjangan. Tentu mereka tidak mau kehilangan uangnya dong,” katanya.

Sebelumnya Freeport menyatakan siap menanam investasi US$ 18 miliar demi menggarap tambang bawah tanah di Papua, namun memberi sinyal baru akan merealisasikan investasi tersebut jika pemerintah menerbitkan perpanjangan KK saat ini yang dipastikan melanggar aturan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pengajuan permohonan perpanjangan izin pertambangan baru boleh diajukan perusahaan tambang paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis.

Pilihan Redaksi Istana Bahas Kemungkinan Jokowi Temui Petinggi Freeport di AS Tak Juga Nurut, Rizal Ramli Ingin Cabut Kontrak Freeport Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi Berlaku Januari 2016

Belum Sepakat

Terkait agenda kunjungan Jokowi ke AS, Teten mengaku pemerintah membawa misi dagang dan investasi ke negara Barrack Obama. Namun ia tidak dapat memastikan apakah selama berada di AS, Jokowi memiliki jadwal untuk bertemu dengan manajemen Freeport hingga akhirnya menyaksikan penandatanganan perpanjangan KK.

“Peraturan menyebut KK baru bisa dirundingkan dua tahun sebelum berakhir 2021, memang kendalanya disitu. Hal itu masih bisa dibicarakan mengenai yang bisa dilakukan jauh hari sebelum masa itu jatuh,” katanya.

Teten menambahkan dalam proses renegosiasi KK Freeport, Jokowi telah menitahkan lima hal yang harus diperbaiki, yaitu royalti, divestasi saham, kandungan lokal, pembangunan industri, dan pembangunan papua. (gen)