Defisit Bengkak, Pemerintah akan Tarik Pinjaman Asing US$ 5 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menarik pinjaman internasional sebesar US$ 5 miliar dan menerbitkan obligasi berdenominasi valas sebear US$ 1 miliar guna menambal defisit anggaran yang berpotensi membengkak menjadi 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut diperkirakan melebar akibat melesetnya target penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Direktur Portfolio dan Utang Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan menjelaskan pinjaman bilateral dan multilateral dipilih pemerintah karena lebih murah ketimbang menarik pembiayaan dari pasar obligasi.

Pilihan Redaksi Ketika Nafsu Belanja Lebih Besar Ketimbang Pemasukan 2016, Pemerintah Incar Utang Rp326 T dari Lelang Obligasi Cari Sumber Utang Baru, Pemerintah Bakal Terbitkan Yuan Bond

"Kami akan tarik pinjaman dari World Bank US$ 2 miliar dari komitmen baru. Asian Development Bank (ADB) bisa dikontak dan siap menyediakanUS$ 750 juta-US$ 1 miliar, lalu pinjaman program lainnya sekitar US$ 1,2 miliar," katanya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/10).

Adapun sisanya, kata Schneider, akan tetap menggunakan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang berdenominasi valuta asing. Namun, pembiayaan dari pasar ini akan dilakukan dengan cara penempatan terbatas (private placement) dari investor asing, yang ditargetkan mampu mencapai US$1 miliar.

Scenaider mengatakan, saat ini perkiraan defisit anggaran hingga akhir tahun memang diperkirakan masih di kisaran 2,5-2,6 persen PDB. Namun, jika defisit membengkak menjadi 2,7 persen PDB, pemerintah terpaksa akan mencari tambahan utang baru atau menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Iya kita akan cari lagi, tapi kita jaga defisitnya tidak akan lebih dari 2,7 persen," kata Scenaider.

Sebagai informasi sampai 7 Oktober 2015, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) baru mengantongi pendapatan sebesar Rp 1.004,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 56,99 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang menitahkan pendapatan sebesar Rp 1.761,64 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dengan realisasi belanja sebesar 64 persen atau setara dengan Rp 1.269,8 triliun, maka defisit anggaran yang terjadi saat ini sekitar 2,3 persen dari PDB. Angka tersebut tetap lebih tinggi dari rencana pemerintah yang mematok target defisit 1,9 persen PDB di APBNP 2015. (ags/dim)