Pengesahan RAPBN 2016 Alot, Menkeu Lobi Pimpinan DPR

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 30 Okt 2015 16:20 WIB
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai lobi-lobi perlu dilakukan pemerintah guna mencari solusi dari pertentangan yang terjadi di Parlemen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016. (Detikcom/Lamhot Aritonang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan lobi tertutup bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah alotnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Adapun pimpinan DPR yang menerima Menkeu  secara khusus adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Menkeu menegaskan lobi yang dilakukan di sela skorsing rapat paripurna bukan transaksi politik atau untuk mengakomodir permintaan khusus pimpinan DPR, melainkan untuk mencari solusi dari pertentangan yang terjadi di parlemen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

‎"Tidak ada. Kami tidak transaksional. Hanya sedang mencari jalan keluar," ‎ujar Bambang di Gedung Nusantara II DPR, Jumat (30/10).

Bambang menilai wajar adanya perbedaan pendapat dan catatan-catatan fraksi atas postur RAPBN 2016. Namun, untuk mencari jalan keluar diperlukan lobi  guna sekaligus dan mendinginkan suasana.

"Kalau mulus seolah-olah tidak ada pemerintah dan parlemen," katanya.

Sebelumnya, setelah melalui rapat marathon sejak Kamis (29/10) hingga Jumat dini hari, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RAPBN 2016 ke sidang paripurna untuk disahkan. Dari rencana sidang pukul 09.00 WIB, sampai saat ini rapat paripurna DPR tak kunjung selesai karena diwarnai pertentangan fraksi.

Sembilan fraksi di DPR sepakat menyetujui postur RAPBN 2016 meski dengan sejumlah catatan. Kecuali Fraksi Partai Gerindra yang menolak keseluruhan postur RAPBN 2016.

Secara khusus, fraksi partai besutan Prabowo Subianto ini menyoroti besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN). Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro menegaskan partainya akan konsisten menolak pengesahan RAPBN 2016 dengan mendorong pengambilan keputusan melalui voting. (ags)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER