Anggaran Gedung Baru DPR Senilai Rp700 M Muncul di RAPBN 2016
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Jumat, 30 Okt 2015 07:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Disetujui Pemerintah
Ahmadi menambahkan, pemerintah sendiri diklaim telah menyetujui anggaran tersebut meski tidak seluruhnya.
Sejumlah fakta menarik terungkap di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang digelar hingga Jumat dini hari (30/10).
Dari informasi yang dikumpulkan CNN Indonesia, terdapat alokasi anggaran sebanyak Rp 700 miliar yang akan digunakan untuk membiayai proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dari informasi yang dikumpulkan CNN Indonesia, terdapat alokasi anggaran sebanyak Rp 700 miliar yang akan digunakan untuk membiayai proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit membenarkan ihwal adanya alokasi anggaran pembangunan gedung baru dalam postur RAPBN 2016.
Ahmadi menjelaskan, anggaran tersebut sejatinya diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR dengan nilai Rp1,7 triliun hingga Rp2,7 triliun.
Namun dalam kesempatan akhir, angka yang dicantumkan dalam RAPBN 2016 disepakati hanya mencapai Rp700 miliar.
"Itu memang ada pagu sekitar Rp700 miliar. Soal kemudian itu tingkat satuan tiganya untuk apa, sebetulnya memang tidak pernah dibahas di sini. Namun, informasinya untuk pembangunan Gedung dan Alun-Alun Demokrasi," kata Ahmadi di sela pembahasan RAPBN 1016 bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (29/8) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dalam kesempatan akhir, angka yang dicantumkan dalam RAPBN 2016 disepakati hanya mencapai Rp700 miliar.
Ahmadi menambahkan, pemerintah sendiri diklaim telah menyetujui anggaran tersebut meski tidak seluruhnya.
Namun ia mengatakan pemberian alokasi anggaran untuk DPR dianggap wajar.
Menurutnya dari semua lembaga tinggi negara yang ada, kini giliran DPR yang diberi prioritas oleh pemerintah untuk diberikan fasilitas anggaran.
Menurutnya dari semua lembaga tinggi negara yang ada, kini giliran DPR yang diberi prioritas oleh pemerintah untuk diberikan fasilitas anggaran.
"Hampir semua lembaga tinggi negara juga dalam beberapa tahun sebelumnya diberikan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru. Ini bagian dari keberpihakan pemerintah sebagai eksekutif yang bertanggung-jawab mengajukan RUU APBN terhadap lembaga tinggi negara," kata dia.
Sebagai informasi DPR memiliki rencana untuk menata kompleks parlemen, terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.
(dim/ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK