Dapat Dana Terbesar, Kinerja Belanja 10 Instansi jadi Sorotan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan kenaikan anggaran belanja negara pada tahun depan, yang sebesar Rp 111,6 triliun dibandingkan dengan pagu tahun ini menjadi topik serius dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan hari ini, Senin (2/11). Berdasarkan peruntukkannya, selisih belanja kementerian/lembaga yang lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan dana desa, paling mendapatkan perhatian.

"Mengenai belanja K/L dengan transfer ke daerah, kalau di nota keuangan awal, transfer ke daerah sedikit lebih besar dari pada belanja K/L. Namun karena ada penurunan penerimaan, dan ada beberapa kebutuhan prioritas terutama di K/L, maka diputuskan belanja K/L menjadi kembali di atas transfer ke daerah," tuturnya di Istana Kepresidenan, Senin (2/11).

Pilihan Redaksi Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Teriak Lagi Soal Belanja K/L Jokowi Minta Kejagung Kawal Pemda Kelola Anggaran Kejagung Dampingi Enam Kementerian Dorong Penyerapan Anggaran

Menurutnya, jarak antara anggaran belanja K/L dengan transfer ke daerah pada tahun depan sebesar Rp 14 triliun. Selisih tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jarak tahun ini yang mencapai Rp 130 triliun di APBNP 2015.

"Artinya pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk memperkecil jarak antara belanja K/L dengan transfer ke daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal," tuturnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, total belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.095,7 triliun. Pagu anggaran tersebut terbagi untuk belanja K/L sebesar Rp 784,1 triliun, belanja non K/L Rp 541,4 triliun, transfer ke daerah Rp 723 triliun, dan dana desa Rp 47 triliun.

Dengan target penerimaan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Percepat Lelang Proyek

Menteri Keuangan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi mengarahkan agar K/L mempercepat tender proyek infrastruktur guna memaksimalkan penyerapan anggaran belanja modal pada tahun depan. Menurutnya, proses lelang sudah bisa dilakukan saat ini mengingat UU APBN 2016 sudah disahkan parlemen pada pekan lalu.

"Ada empat kementerian yang harus segera melakukan lelang lebih cepat, karena mereka punya banyak proyek infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," jelasnya.  

Keempat kementerian tersebut, kata Bambang, masuk dalam 10 instansi penerima anggaran belanja K/L paling besar pada tahun depan. Ke-10 instansi tersebut meliputi:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp 99,5 triliun
3. Kepolisian RI Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun

(ags)