Jasa Pemasangan Kabel Laut Bakal Terkena PPN

Jakarta, CNN Indonesia -- Demi menggenjot penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengincar empat jenis usaha baru yang akan menjadi objek kena pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Salah satu yang kemungkinan besar akan kena adalah jasa pemasangan kabel atau serat optik bawah laut.

"Sebenarnya ada tiga atau empat jenis jasa yang akan kami kenakan PPN, salah satunya jasa pemasangan kabel laut," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Mekar Satria Utama kepada CNN Indonesia, Senin (2/11).

Satria mengatakan, rencana pengenaan PPN kemungkinan hanya akan dikenakan terhadap wajib pajak (WP) badan atau perusahaan berskala besar, yang bergerak di bidang pemasangan kabel listrik atau serat optik data di bawah laut.

"Selama ini kan hanya hanya perusahaan besar yang bergerak di sana, seperti PLN dan BUMN atau perusahaan-perusahan telekomunikasi besar. Seperti cable vision atau serat optik," tuturnya.

Sayangnya, Satria masih enggan membeberkan tiga objek baru lainnya yang bakal dikenakan PPN.

Menurut Satria, sebenarnya cukup banyak jenis barang dan jasa yang jadi sasaran DJP untuk dikenakan PPN. Namun, karena berbagai pertimbangan tidak bisa semuanya dikenakan sekaligus.

"Yang lain-lain masih debatable, seperti PPN batubara," tuturnya.

Sebelumnya. DJP menunda pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol menjadi tahun depan. Perluasan objek pajak ini hanya akan menyasar pada pengguna jalan tol yang mengendai kendaraan pribadi atau golongan satu.

Pilihan Redaksi Ditjen Pajak: Kenaikan Tarif 15 Ruas Tol Belum Termasuk PPN 2016, Ditjen Pajak Pastikan Mobil Pribadi Kena PPN Jalan Tol Jokowi Tak Ingin Ada Alasan Lambatnya Belanja Negara

Satria menjelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang PPN, semua jenis kendaraan pengguna jasa jalan tol wajib kena pajak 10 persen karena tidak masuk dalam daftar yang dikecualikan.

"Namun agar PPN jalan tol tidak ganggu distribusi barang dan jasa, nantinya yang akan kena hanya untuk golongan satu, kendaraan pribadi dan mini bus pribadi. Jadi kendaraan umum tidak kena," ujarnya. (gir/gir)