Pertamina Desak Kementerian ESDM Larang Impor Solar

PT Pertamina (Persero) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melarang importasi solar. Permintaan itu diajukan menyusul pelaksanaan program mandatory biodiesel yang akan terus meningkat, serta menyiasati potensi berlebihnya produksi solar Pertamina yang diperkirakan mencapai 400 ribu barel per bulan.

Direktur Utama Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang meyakini, dengan adanya aturan mengenai larangan impor solar bakal mengoptimalkan produksi biodiesel dan solar yang diproduksi di dalam negeri.

"Mestinya kalau sudah begini, dalam negeri berlebih, pemerintah harusnya jangan izinkan impor lagi. Usulan kita ya seperti itu, kalau solar sudah lebih ya jangan ada izin impor solar," kata Ahmad di Jakarta, Jumat (20/11).

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah porsi penggunaan biodiesel dalam produksi listrik PT PLN (Persero) dari 25 persen saat ini menjadi 30 persen. Sementara untuk penggunaan biodiesel bagi kendaraan, proporsinya akan meningkat dari 15 persen menjadi 20 persen pada tahun depan.

Pilihan Redaksi Harga CPO Anjlok, Gapki Desak Mandatori BBN Segera Jalan Bencana Kabut Asap dan El Nino Dongkrak Harga CPO Pelemahan Harga Minyak Diyakini Berlanjut Sampai Tahun Depan Pertamina Teken Kontrak Pembelian Biodiesel Senilai Rp 11 T

Dengan adanya peningkatan porsi tersebut, Ahmad Bambang meyakini program mandatory biodiesel akan menggugah banyak perusahaan distributor minyak untuk mencampur produk bahan bakarnya dengan biodiesel.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mendorong semua perusahaan distribusi minyak untuk mencapur untuk mengurangi tanggungjawab Pertamina sebagai pemain utama dalam upaya pencampuran biodiesel.

"Kami komitmen mendukung program pemerintah, tapi Pertamina bukan satu-satunya penyalur BBM di Indonesia. Untuk penyediaan Public Service Obligation (PSO), kami tidak tahu apakah hanya berdua atau bertiga yang mencampur. Kalau tidak ada perusahaan lagi yang mencampur, kami ada excess supply solar besar tahun depan," cetus Abe.

Pada tahun lalu, Pertamina mengimpor solar sebesar 32,1 juta barel dan diperkirakan meningkat menjadi 63,1 juta barel pada tahun ini atau sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina 2015.

Untuk memuluskan masukan untuk larangan impor solar, lanjut Ahmad, Pertamina akan menghadap Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). "Kami akan sampaikan ke Ditjen EBTKE agar di lapangan fair. Jangan hanya Pertamina yang nyampur sedangkan kompetitor tidak," terangnya.