2016, Rizal Ramli Pede Ekonomi RI Tumbuh di Atas 6 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6 persen tahun depan. Proyeksi yang dibuatnya tersebut bahkan lebih tinggi dari asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang ditetapkan pemerintah 5,3 persen.

Rizal mengaku melihat ada beberapa indikator yang membuat dirinya percaya ekonomi Indonesia bisa jauh melampaui target APBN 2016. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua kuartal terakhir terlihat mulai meningkat yang diperkirakan bakal semakin baik di kuartal IV.

“Kedua, ekspektasi calon investor dan pelaku bisnis baik di dalam negeri dan luar negeri juga meningkat. Karena, yang juga menjadi faktor ketiga, ada inisiatif dan kemampuan dari pemerintah untuk mau melaksanakan pembangunan,” kata Rizal di kediamannya, Rabu (25/11).

Ia mencontohkan, di sektor penanaman modal kawasan industri. Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah, telah mempermudah calon investor untuk memulai usahanya di kawasan industri. Ia menuturkan, dahulu di kawasan industri calon investor diwajibkan untuk memenuhi puluhan aturan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pilihan Redaksi BNI Incar Laba Bersih Hingga Rp11 Triliun Tahun 2016 IHSG Menguat Tipis Berbarengan dengan Bursa Eropa Adik Arifin Panigoro 'Turun Gunung' Pimpin Medco Energi

“Lalu setelah itu selesai, investor masih harus urus izin ini-itu dan overlaping ini sudah dihapuskan. Sehingga sekarang mau masuk ke kawasan industri, dalam waktu tiga hari saja sudah bisa mulai. Kalau dulu sampai enam bulan karena harus urus banyak izin,” jelasnya.

Revaluasi Aset

Selain tiga hal tersebut, Rizal juga menilai kebijakan pemerintah memangkas pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset akan sangat membantu perusahaan yang bersangkutan melakukan ekspansi bisnisnya. Pasalnya dengan nilai aset baru yang lebih tinggi usai suatu perusahaan melakukan revaluasi, nilai tersebut bisa digunakan oleh manajemen untuk mencari pendanaan berupa pinjaman atau penerbitan obligasi guna memenuhi kebutuhan ekspansi.

“Kalau dulu pajaknya untuk revaluasi aset kena sampai 30 persen kan besar sekali. Sekarang pajaknya murah. Namun sayangnya baru perusahaan-perusahaan besar saja yang berniat melakukan. Tolong disampaikan agar yang kecil juga ikut,” kata Rizal.

Ia mencontohkan, 15 tahun lalu PT PLN (Persero) asetnya sempat direvaluasi dari yang semula bernilai Rp 50 triliun kemudian naik menjadi Rp 200 triliun pasca revaluasi.

“Modal PLN yang tadinya minus Rp 9 triliun, jadi positif Rp 150 triliun. Ini kan suatu langkah terobosan untuk menciptakan modal untuk mencari kredit lagi atau menerbitkan obligasi, dia bisa ekspansi dan tidak perlu memecat karyawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kalau pemerintah hanya mengandalkan deregulasi yang masuk dalam paket kebijakan maka tahun depan ekonomi Indonesia maksimal hanya tumbuh 5,7 persen. Namun dengan cara mempermudah revaluasi aset bagi perusahaan, ia yakin angka 6 persen bisa dilampaui.

“Masih ada dua usulan saya yang belum disetujui kabinet karena memang itu bukan bidang saya. Salah satunya adalah memberikan fasilitas kredit ekspor bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal ini sudah saya sampaikan juga ke Bank Indonesia, namun belum diputuskan,” kata Rizal. (gen)